AKEN Kembali Gelar Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo 2023. Pada pembukaan pameran ini dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting di bidang pengadaan barang dan jasa.
JAKARTA, – Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), kembali sukses menyelenggarakan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2023.
Pameran kali ini mengusung tema Pengadaan Berkelanjutan melalui Transaksi E-Katalog dan Sinergi Produk Global dalam Rangka Penguatan Industri Produk Dalam Negeri dan Ramah Lingkungan.
Pameran di Hall A JIExpo Kemayoran Jakarta selama dua hari, 15 dan 16 Maret 2023 ini merupakan kali kedua sukses diselenggarakan AKEN bekerjasama dengan Keren Indonesia sebagai event organizer.
ISPE tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan perayaan HUT Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang ke 7.
Gelaran kegiatan AKEN ini disertai pelaksanaan seminar, diskusi panel, serta rapat kerja nasional AKEN yang menjadi sarana pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bisa saling bersinergi dan menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa di tahun 2023.
Pada pembukaan pameran ini dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting di bidang pengadaan barang dan jasa seperti Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Roni Dwi Susanto selaku Dewan Penasehat IFPI, Indra Patrianto selaku Kepala BPPBJ DKI yang mewakili Ishak Saing selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, Tri Wahyu Widodo, S.Sos, MM selaku Ketua Umum IFPI, Muhamad Ishak selaku Kepala Dewan Pembina AKEN, dan Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Aptiknas dan juga menjadi salah satu Dewan Pembina AKEN.
Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan AKEN dan IFPI menggelar pameran ini. Ia bergarap kolaborasi antar stakeholder pengadaan barang dan jasa ini bisa terus ditingkatkan dan berkelanjutan di masa depan.
Kepala LKPP Hendrar juga memaparkan 5 arahan Presiden Joko Widodo pada Pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan, kelima arahan itu, yang pertama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), lalu porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi.
“Yang ketiga adalah memastikan transparansi PBJ, kemudian mengupayakan efisiensi Belanja Pemerintah, dan yang terakhir adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah,” ungkapnya.
Author: Team Redaksi
