Partai Umat : Dengan E Voting Berbasis Blockchain Pemilu Hemat 90 Triliun

E Voting Berbasis Blockchain Hemat 90 Triliun Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS
E Voting Berbasis Blockchain Hemat 90 Triliun Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS
JAKARTA – Dengan E Voting Berbasis Blockchain Pemilu Hemat 90 Triliun ,dan juga untuk menghindari Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS ,dan  dengan Pemilu  sistem e-Voting berbasis Blockchain akan jauh lebih menghemat anggaran hingga minimal 80% dari anggaran Pemilu 2024.

 

Pada acara E Voting Berbasis Blockchain hemat 90 triliun, hal ini di sampaikan Dr. Ing. Ridho Rahmadi M.Sc Ketua Umum Partai umat pada konferensi persnya.Turut hadir dalam acara tersebut, M. Amin Rais dan Humas Mustofa, pada Kamis (02/06) DPP Partai Umat Jakarta.

Pemilu Bukan Sekedar Menang-Kalah Pemilihan Umum (Pemilu) bukanlah sekedar kontestasi politik yang berujung perolehan suara atau menang-kalah. Makna pemilu lebih besar dan luhur dari pada itu.

 

Pemilu adalah suatu mekanisme demokrasi untuk membentuk kepemimpinan nasional, pemerintahan, dan wakil rakyat. Artinya, Pemilu merupakan bagian integral dari upaya kita di dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945.

 

Pemilu kita menjadikan asas Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia sebagai petunjuk arah di dalam penyelenggaraan. Ketika garis marka asas-asas tersebut sengaja dilanggar, maka Pemilu akan menjadi curang dan sarat pelanggaran. Pemilu yang demikian, adalah bencana, yang akan menimbulkan bencana-bencana multidimensional lainnya (politik, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan) di kemudian hari.

E Voting Berbasis Blockchain Hemat 90 Triliun Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS

Agar terlaksana dengan baik, asas-asas tersebut mensyaratkan dua hal: kesiapan manusianya dan juga ketepatan mekanisme penyelenggaraannya. Dalam hal ini,kesiapan manusia dapat dicapai dengan edukasi, sedangkan ketepatan mekanisme penyelenggaraan Pemilu dapat dicari dengan mengkaji berbagai alternatif dan memilih yang paling representatif. Pertanyaannya sekarang, apakah Pemilu kita sejauh ini sudah sukses berasaskan yang enam tersebut?

 

Supaya tidak terlalu jauh dulu, mari kita tilik Pemilu terakhir di 2019.

Dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 4 November 2019,1 ada belasan ribu pelanggaran Pemilu yang dilaporkan, baik yang sifatnya administratif, etik, pidana, dan pelanggaran lainnya. Melihat fakta ini, asas-asas Pemilu yang enam tersebut nampaknya masih jauh panggang dari api.

 

Jika kita kembalikan ke dalam syarat sukses asas-asas Pemilu di atas, sebuah Pemilu bisa gagal karena manusianya yang belum siap, atau karena mekanismenya yang tidak tepat, atau lebih celaka lagi karena kedua-duanya. Khusus terkait yang kedua, selain masalah pelanggaran, mekanisme Pemilu sejauh ini mau tidak mau membutuhkan ongkos yang tinggi, baik itu ongkos dalam arti kebutuhan tenaga manusia, juga ongkos dalam arti biaya yang dikeluarkan.

 

Pada Pemilu 2019, ada sekitar 18 juta orang yang terlibat di dalam pelaksanaan Pemilu. Jumlah ini termasuk personel Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, TNI-Polri sebagai pengaman, dan perwakilan partai politik sebagai saksi. Biaya Pemilu yang dikeluarkan pada Pemilu 2019 adalah sekitar 30 triliun rupiah, dan untuk Pemilu 2024, anggaran yang diajukan mencapai 110 triliun rupiah.

Follow my YouTube

Dalam tulisan ini, saya akan lebih fokus pada mekanisme penyelenggaran Pemilu.Mekanisme Pemilu dan Konsekuensi Logis.

 

Sejauh ini Pemilu di Indonesia di selenggarakan dengan cara membuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Lihat Gambar 1 bagian bawah. Pada hari Pemilu, orang-orang diminta untuk hadir ke TPS untuk memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di setiap TPS kemudian menghitung suara dan mengirimkan rekapitulasi suara beserta kotak-kotak berisi surat suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa, untuk transit sambil menunggu semua kotak suara masuk dari seluruh TPS yang ada di suatu desa.

 

Selanjutnya kotak suara akan dikirim ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan. Setelah genap kotak suara dan selesai rekapitulasi suara dari seluruh desa yang berada di suatu kecamatan, kotak kotak suara tersebut akan dikirim ke Komisi

 

Pemilihan Umum Daerah (KPU) Daerah. Dengan pola yang sama, pengiriman kotak-kotak suara dan rekapitulasi suara akan dilakukan hingga ke jenjang berikutnya, yakni KPU Provinsi dan KPU Pusat, sebelum akhirnya dilakukan rekapitulasi nasional. Secara kesatuan, proses ini dapat memakan waktu hingga 1 bulan lebih lamanya.2 Menurut beberapa sumber, proses perjalanan rekapitulasi suara dan kotak suara di antara TPS dan PPK merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap praktek kecurangan dan sangat memakan waktu.

 

Bayangkan, ada sekitar 4 juta kotak suara yang tersebar di 800 ribu lebih TPS, yang kemudian transit di 83 ribu kantor desa dan 7 ribu kantor kecamatan.

Dari alur di atas, dapat kita lihat di mana titik-titik rentan kecurangan dan ketidakefektifan sistem Pemilu tradisional, dan betapa sulit cara pengawasannya. Dari Laporan Bawaslu pada Pemilu 2019, ada 16.134 pelanggaran administrasi, 374 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1475 pelanggaran hukum lainnya, yang dilaporkan. Ini yang sempat dilaporkan. Saya khawatir, ini adalah fenomena gunung es. Di sisi lain, kebutuhan tenaga manusia yang banyak menjadi konsekuensi logis. Total ada sekitar 6 juta orang yang bertugas dalam penyelenggaraan  dan pengawasan Pemilu 2019, 32 ribu3 personel TNI-Polri yang terlibat di dalam pengamanan dan sekitar 12 juta dari 4 orang perwakilan partai politik sebagai saksi.

Selain itu proses penghitungan suara sangatlah melelahkan. Tercatat ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, dan 5.175 di antaranya jatuh sakit.Sumber https://nasional.kompas.com

 

Implikasi Biaya Tinggi Selain masalah pelanggaran, banyaknya petugas yang dibutuhkan, lamanya proses penghitungan berjenjang, dan yang meninggal karena kelelahan, mekanisme Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas berimplikasi terhadap kebutuhan biaya yang sangat tinggi.

Mari kita bedah proyeksi anggaran Pemilu 2024.

Dari 110 triliun6 rupiah anggaran Pemilu 2024, 76.6 triliun rupiah dialokasikan untuk KPU. Sebesar 54.9% atau 42.08 triliun rupiah diantaranya akan digunakan untuk membayar honor badan ad hoc. Pada Pemilu 2019, badan ad hoc terdiri dari 7.201 PPK, 83.404 PPS, 809.500 KPPS, 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan 783 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Setiap PPK dan PPS beranggotakan 3 orang, setiap KPPS beranggotakan 7 orang, dan masing-masing PPLN dan KPPSLN beranggotakan 3 hingga tujuh orang.

 

Jika kita simulasikan, maka paling sedikit ada 5.941.054 orang dan paling banyak ada 5.944.706 orang yang masuk di badan ad hoc KPU. Tak heran jika setengah lebih anggaran KPU dipergunakan untuk honor badan tersebut. Jumlah ini belum termasuk jumlah pegawai KPU yang lebih dari 14.000 orang.

 

Kemudian 21.97% anggaran KPU 2024 atau sebesar 16.84 triliun rupiah akan digunakan untuk kebutuhan surat suara, formulir, tinta, sampul, kelengkapan TPS, dan lain sebagainya.

 

Pemilu 2019 membutuhkan 4 juta lebih kotak suara, 75 juta lebih keping segel, 51 juta lebih lembar sampul, 990 juta lebih lembar surat suara, 1.6 juta lebih alat bantu tuna netra, 2.1juta lebih bilik suara, 1.6 juta lebih botol tinta, 62.2 juta lebih keping hologram, 561 juta lebih lembar formulir, 3.9 juta lebih lembar daftar pasangan calon dan daftar calon tetap.

 

Selanjutnya 1.02% atau sebesar 781.89 miliar rupiah untuk pemutakhiran data pemilih;1.68% atau sebesar 1.29 triliun rupiah untuk pencalonan; 1.6% atau sebesar 1.23 triliun rupiah untuk sosialisasi. Yang terakhir, 18.83% atau sebesar 14.43 triliun rupiah akan digunakan untuk kebutuhan pendukung seperti pembangunan atau renovasi kantor, gedung arsip, pengadaan kendaraan, gaji pegawai KPU, belanja operasional kantor, dukungan IT, dan seleksi komisioner.

 

Alokasi anggaran untuk Bawaslu adalah 33 triliun rupiah. Secara umum, dapat kita perkirakan, penggunaan anggaran oleh Bawaslu akan lebih banyak dalam hal pengawasan, yang berarti tidak jauh dari kebutuhan sumber daya manusia, kegiatan, dan infrastruktur pendukung.

 

Paling tidak ada sekitar 834.080 pegawai Bawaslu, termasuk yang tetap dan yang ad hoc. Dari Pemilu 2019, dari total anggaran Bawaslu yang berjumlah 8 triliun rupiah,964 miliar lebih diantaranya digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji.

 

Kemudian 7.6 triliun rupiah lebih digunakan untuk belanja barang, seperti biaya perjalanan, dan 141 miliar lebih untuk belanja modal seperti renovasi bangunan.

E Voting Berbasis Blockchain Hemat 90 Triliun Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS
Dengan E Voting Berbasis Blockchain Hemat 90 Triliun Yang Zonder Pelanggaran Dan Kematian Para Petugas KPPS.

Sebagai perbandingan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, 2014 hingga 2019 berturut-turut adalah, 4.4 triliun, 8.5 triliun, 15.6 triliun, dan 25.6 triliun. Dengan demikian, anggaran Pemilu 2024 adalah 19 kali lipat dari 2004, dan 3 kali lipat dari 2019.

 

Paradoks Cita-Cita dan Realita Indonesia adalah negara yang besar, baik secara wilayah maupun secara populasi. Ada sekitar 17000 pulau dan 190 juta lebih pemilih. Mekanisme pelaksanaan Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas sekali lagi tentu membawa konsekuensi logis seperti banyaknya pelanggaran, kebutuhan sumber daya yang banyak, dan biaya yang sangat tinggi.

 

Pemilu yang berasaskan enam tersebut adalah cita-cita bersama, karena melalui Pemilu kita bermimpi untuk menegakkan pilar-pilar keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan hukum, dan keadilan-keadilan yang lainnya. Pemilu 2024 adalah harapan kita untuk menuju kesana. Namun jika mekanisme yang dipakai masihlah rapuh terhadap kecurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, maka selamanya cita-cita bersama tersebut akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Karena sekali lagi, Pemilu yang melanggar batas marka enam asas tersebut, adalah Pemilu bencana yang membawa bencana-bencana lain di kemudian hari.

 

Bayangkan, jika Presiden dan Wakil Presiden,kepala-kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat yang terpilih adalah produk Pemilu yang sarat kecurangan, bagaimana masa depan negeri ini selanjutnya? Pemerintahan,undang-undang, peraturan-peraturan,

 

Team Redaksi

Indonesia jurnalis.com 20240701 090538

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "