Dukung Satgas sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Judi Online dan Pinjol Ilegal. “Amanat dari Bapak Presiden adalah untuk menerapkan kebijakan konkret dan komprehensif dalam memotong ekosistem perjudian daring,” ujar Hadi.
Indonesia jurnalis.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online). Langkah ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kasus perjudian online yang telah meresahkan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial.
Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang memimpin Satgas tersebut, menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengatasi masalah perjudian online.
“Amanat dari Bapak Presiden adalah untuk menerapkan kebijakan konkret dan komprehensif dalam memotong ekosistem perjudian daring,” ujar Hadi.
Satgas akan melibatkan pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turun ke lapangan. “Keterlibatan langsung dari pihak Kepolisian dengan dukungan dari BIN dan TNI diperlukan,” jelas Hadi.
Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya ini. Selain langkah-langkah penegakan hukum, Satgas juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Ketua Harian Satgas, menekankan pentingnya koordinasi, sosialisasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan judi online.
“Kominfo juga melakukan penanganan judi online melalui pemblokiran konten, menutup Internet Service Provider (ISP) dan menghentikan akses platform yang mempromosikan judi online, serta memberlakukan sanksi administratif pada pelaku,” ujar Budi.
Keanggotaan Satgas ini mencakup berbagai unsur, termasuk aparat kepolisian, jaksa, BIN, BSSN, dan lembaga lainnya. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik judi online yang bisa merugikan secara finansial dan merusak kehidupan sosial.