Eggi Sudjana : Pj Gubenur DKI Jakarta Diharapkan bersikap tegas kepada SDA Provinsi DKI Jakarta, terkait ganti rugi tanah milik warga Pesanggrahan Jakarta Barat.
JAKARTA – Pj Gubenur DKI Jakarta Diharapkan bersikap tegas kepada SDA provinsi DKI Jakarta, hal itu di sampaikan Eggi Sudjana kepada wartawan, Minggu (26/2/2023) Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Eggi Sudjana menyinggung terkait Kasus ganti rugi warga masyarakat disekitar kali Pesanggrahan yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun.
Sudjana & Partner Kuasa Hukum warga Pesanggrahan kembali pertanyakan masalah ganti rugi tanah milik warga yang berlokasi berada di R06t/Rw01 dengan luas tanah 11. 074 M2 berdasarkan surat ukur pihak BPN yang ada dikelurahan kelapa dua kecamatan kebon jeruk Jakarta barat. Minggu, (26/02/2023).
Ganti rugi yang di maksud pada saat pembangunan perluasan kali Pesanggrahan yang berada di wilayah Rt06/Rw01 dengan luas tanah sekitar 11.074 M2 sesuai surat ukur oleh BPN yang berada di kelurahan kelapa dua kecamatan kebon jeruk.
Pada proyek perluasan kali Pesanggrahan yang saat itu di era kepemimpinan gubenur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan masih menyisakan perkara ganti rugi yang belum terselesaikan dengan baik, dan di era beberapa kepemimpinan gubenur provinsi DKI Jakarta saat itu.
Eggi Sudjana ketua team kuasa hukum warga masyarakat kali Pesanggrahan kebon jeruk Jakarta barat meminta dengan tegas kepastian dan tindak lanjut dari Pj gubenur provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tentang adanya permasalahan yang belum terselesaikan dari era kepemimpinan gubenur Fauzi Bowo, gubenur Jokowi, gubenur Basuki Tjahaja , dan terakhir di era gubenur Anis Rasyid Baswedan belum bisa diselesaikan hingga hari ini.
Kenapa seakan permasalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat, ada apa dengan SDA provinsi DKI Jakarta Ucap Eggi Sudjana kepada wartawan.
Pernah diminta hasil identifikasi dan inventarisasi Satgas A dan B ke kantor pertanahan Jakbar surat eggi sudjana & partners no. 004.01/esp-ha/p/x/2022 tgl 3 Oktober 2022 akan tetapi BPN barat tidak bisa memenuhinya.
Poinnya karena tidak transparan terhadap rakyat atau warga masyarakat, yang diduga ada hasil inventarisasi dan identifikasi di atas Daftar fiktif Wajib pemilik tanah milik adat c. 269″ Ucap Eggi
Menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto juga pernah menyampaikan akan menindak tegas pejabat BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah.
Apabila terjadi pelanggaran saya tidak segan segan mencopot, proses hukum dan pecat, kata Hadi Tjahjanto di jakarta, saat menghadiri pengungkapan kasus mafia tanah di direktorat reserse kriminal Polda metro jaya, yang diantaranya melibatkan oknum pejabat BPN. Sumber kutipan dari (Antara) Senin, (18/07/2022).
Sumber Edo / Editor NK
