Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna

Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna
Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna
Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna ,Terkait penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak sejak tahun 2021 lalu yang disebabkan oleh pandemi Covid – 19.
JAKARTA  – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menyampaikan aspirasi yang diperolehnya saat masa reses pada 17 Desember 2022 sampai 5 Januari 2023 lalu.

 

Fernando menyampaikannya saat Sidang Paripurna DPD RI yang menandai pembukaan masa sidang pada Senin (9/1/2023) lalu.

 

“Saya sudah sampaikan aspirasi dan catatan tentang pengawasan saya terkait pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kaltara selama masa reses lalu terutama soal pilkades, rekrutmen perangkat desa dan dana desa”, ujar Fernando.

 

Terkait penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak sejak tahun 2021 lalu yang disebabkan oleh pandemi Covid – 19, Fernando menyebutkan sampai saat ini belum menemukan titik terang kepastian kapan jadwal Pilkades Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2023 di sejumlah Kabupaten di Kalimantan Utara.

 

“Dengan kondisi tersebut, perangkat pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan agar Pilkades tidak diselenggarakan secara serentak, tetapi disesuaikan dengan akhir masa jabatan Kepala Desa”, tegasnya.

Fernando menilai sesungguhnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelenggarakan Pilkades secara serentak dan malah membuat marak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya pengangkatan Pejabat Kades.

Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna
Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Soal Pelaksanaan UU Desa di Kaltara Di Sidang Paripurna

Fernando melanjutkan, aspirasi kedua yang disampaikan di Sidang Paripurna adalah soal rekrutmen perangkat Pemerintah Desa.

 

“Banyak Pemdes di Kalimantan Utara mengakui tidak mempunyai pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Desa atau Perdes tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Kepala Desa atau Perkades tentang Pedoman teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, ungkapnya.

Oleh karena itu Fernando mendesak adanya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dari semua tingkatan pemerintah secara berkelanjutan terkait rekrutmen Perangkat Desa.

Team Redaksi

IMG 20240612 150626

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "