PARTAI  

Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Partai PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya
Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya
Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Partai PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya, yang berkaitan dengan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengenai perbuatan melawan hukum.
JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 tanggal 2 Maret 2023 yang berkaitan dengan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengenai perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal itu PRIMA menyatakan bahwa:

1. PRIMA menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI atas putusan PN Jakarta Pusat.

2. Keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 yang memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan.

Saat ini PRIMA sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan.

3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) sampai saat rilis ini ditulis masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan Langkah hukum selanjutnya.

4. Kami perlu mengingatkan bahwa di samping substansi yang berkaitan dengan kepemiluan, terdapat substansi lain yang berhubungan dengan hak sipil dan politik yang dilindungi oleh kovenan internasional.

Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Partai PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya
Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Partai PRIMA akan Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

Hak sipil dan politik tersebut telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan _International Covenant on Civil and Political Right_ (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Mengenai kompetensi absolut, menurut PRIMA, ketentuan itu hanya berkaitan dengan kompetensi formal yang mengatur persoalan kepemiluan. Sedangkan, yang menjadi substansi gugatan PRIMA adalah hak sipil dan politik.

5. Kepada struktur PRIMA di daerah, kader, anggota dan simpatisan, untuk tetap fokus melanjutkan kerja menghadapi tahapan verifikasi faktual yang saat ini sedang berlangsung.

Demikian sikap dari DPP PRIMA atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.**

Jakarta, 11 April 2023

Release Partai PRIMA,Agus Jabo Priyono,Ketua Umum PRIMA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *