Impor baju bekas (Balpres) Apa betul di larang oleh Kementerian perdagangan?

images

Jakarta,INJ.Com

Importir baju bekas yang sempat marak di pasar jaya Senen kurang lebih di tahun 2015 mendapatkan perhatian dari pemerintah , khususnya Departemen Perindustrian dan Pedagangan hingga di buatkan UU larangan perdagangan baju bekas pasal 51 ayat (2) yang di revisi Pasal 46 angka 17 UU Cipta Kerja.

Dampak nya sendiri adalah para pengusaha kecil menengah , seperti kompeksi industri rumahan yang kalah dengan kualitas baju bekas import yang murah dan kualitas bahan yang bagus.

Tidak dipungkiri masyarakat berbondong-bondong belanja baju bekas di pasar jaya Senen dan ikut serta para pengusaha importir baju bekas membeli dengan Berbal – bal baju bekas yang di sinyalir lewat pelabuhan Batam .

bahwa secara aturan yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas dan juga importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Hal ini tentunya petugas dalam Pengawasan dan Penindakan Pakaian Bekas Import terlihat kendor dan tidak tegas sehingga sampai sekarang impor pakaian bekas tetap ramai dan marak walaupun tidak signifikan.

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan harusnya besinergi dengan lembaga atau media di masyarakat sehingga jika terjadi kegiatan perdagangan serta pergudangan dapat di sidak dan di lakukan investigasi agar mendapatkan bukti yang akurat.

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas bersama masyarakat melaporkannya kepada penyidik untuk ditindak lanjuti oleh pihak berwajib.

Karena dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil tersebut mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan baju bekas.

Hal yang perlu di lakukan oleh masyarakat ,media ataupun ormas sebagai kontrol sosial dengan memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan baju bekas untuk sama sama petugas dari kementerian melaporkan kegiatan tersebut kepihak berwajib.

Ataupun mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan ataupun menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(red)

Nurkollis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *