Jadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Akan Membawa Imigrasi Lebih Baik , Silmy Karim resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Rabu (04/01/2023.
JAKARTA – Silmy Karim resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Rabu (04/01/2023). Melalui sambutannya, Purnatugas Direktur Utama Krakatau Steel itu meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugasnya, menjadikan Imigrasi Indonesia yang lebih baik.
“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas
selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy di Graha Pengayoman Kemenkumham Ri, Jakarta Selatan.
la juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh jajaran Imigrasi Indonesia untuk membuat Imigrasi lebih maju. Menurutnya, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengungkapkan bahwa tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, la berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian Strategis.
“Khususnya mempelajari beberapa negara yang dapat memberikan kecepatan layanan pelayanan keimigrasian sehingga pada akhirnya dapat menarik minat para investor dan Orang-orang yang memiliki talenta untuk datang. Saya juga mengharapkan Dirjen imigrasi melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan stakeholder terkait, kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi,” ujar Yasonna.
Beberapa hal yang digarisbawahi oleh Menkumham untuk ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi antara lain: – Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai Kebijakan Golden Visa untuk mendatangkan investor dan global talents
– Peningkatan layanan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) – Minimalisasi pungutan liar
– Pengembangan pelayanan keimigrasian pada bandara yang dibuka untuk penerbangan langsung internasional
– Layanan keimigrasian yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria untuk menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan negara dan kepentingan nasional.
Selain itu, Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada Purnatugas Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana. Menurutnya, Widodo telah melaksanakan tugas-tugas di bidang keimigrasian dengan baik dan melahirkan kebijakan-kebijakan keimigrasian guna mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Widodo Ekatjahjana mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 30 Juni 2021 hingga 4 Januari 2023. Profesor di Bidang Hukum Tata Negara itu telah meluncurkan beberapa kebijakan keimigrasian selama masa tugasnya, di antaranya masa berlaku paspor paling lama 10 (sepuluh) tahun, Electronic Visa on Arrival (e-VOA) dan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa). Di masa tugasnya pula, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dalam sejarah keimigrasian, yakni Rp 4,6 Triliun hingga akhir Desember 2022.
“Pencapaian Ditjen Imigrasi sampai saat ini tidak terlepas dari dukungan baik dari internal maupun eksternal. Tidak berlebihan kiranya jika ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada pimpinan, kolega, staf, maupun mitra kerja. Semoga kerja sama ini tetap dapat terjalin,” tutup Widodo.
Acara pelantikan Direktur Jenderal Imigrasi dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga media.SIARAN PERS Nomor: SP/IMI/001/2023/01, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI mengkritisi ketiadaan sejumlah fasilitas layanan bagi warga asing di rumah detensi Kalideres, Jakarta Barat, selama proses penahanan menunggu jadwal pulang ke negara asal.
“Kami melakukan inspeksi pada saat libur Lebaran 2019 pukul 23.00 WIB. Ada beberapa temuan kami saat itu, salah satunya ketiadaan dokter jaga,” kata Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu RI Jakarta,
Saat itu kepemimpinan Ronny Franky Sompie dikritisi oleh Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI masukkan.
Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Pol (Purn) Ronny Franky Sompie, mengatakan kritik tersebut menjadi bahan masukan pihaknya dalam mengoptimalkan pelayanan publik di rumah detensi. Dikutip antara,( Selasa, 25 Juni 2019)
ini akan menjadi pekerjaan rumah dan tugas kepemimpinan yang baru Silmy Karim, agar lebih meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik.Jadi Dirjen Imigrasi, sesuai dengan tema ” Silmy Karim Akan Membawa Imigrasi Lebih Baik” segera terwujud (*)
