Ketua Makamah Agung Resmikan Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akses layanan peradilan menjadi lebih mudah dijangkau dan efisien.
JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. meresmikan operasional 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding baru dan 38 (tiga puluh delapan) gedung pengadilan tingkat pertama di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Senin 5 Desember 2022.
Acara peresmian tersebut sengaja diselenggarakan di Kota Tanjungpinang karena dibandingkan dengan 8 (delapan) wilayah hukum lainnya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki lebih banyak Pengadilan Tingkat Banding yang diresmikan operasionalnya, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
Sebelumnya, Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai Pengadilan Tingkat Banding sehingga para pencari keadilan di sana harus menempuh waktu yang cukup lama untuk melanjutkan proses perkara banding ke Pengadilan Tinggi Riau atau Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sekarang, dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akses layanan peradilan menjadi lebih mudah dijangkau dan efisien.
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa terbentuknya pengadilan tingkat banding baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan.
Kendala geografis di wilayah-wilayah tertentu sering kali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat, laut maupun udara, sehingga pada daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.
