Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali

Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali
Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali
Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali. Pola hubungan kekuasaan tunjukkan dalam identitas kelompok dan kelembagaan yang merubah cara pandang kelompok.
JAKARTA – Dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan dan pelestarian budaya adat kerajaan nusantara”, demikian dinyatakan Habib Ali Alwi,Wakil Ketua Komite III DPD RI dalam Rapat Kerja dengan wakil Gubenur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati beserta jajarannya.

Masih menurut Habib Ali Alwi,Wakil Ketua II Komite III DPD RI senator Banten itu, Komite III DPD RI sedang melakukan inventarisasi materi penyusunan rencana undang-undang tentang pelestarian budaya adat istiadat kerajaan Bali. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan gagasan DPD RI untuk mendorong terbentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan. RUU ini diawali oleh adanya aspirasi masyarakat daerah dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPD RI.

 

Kita ketahui bersama keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang pengaturan serta posisi kerajaan/kesultanan dalam upaya melindungi dan melestarikan budaya dan adat istiadat warisan para leluhur di nusantara.

 

Rapat Kerja yang berlangsung Sabtu 21/01/23 di Gedung Wiswa Sabha Utama (Kantor Gubenur Bali), juga dihadiri oleh anggota Komite III lainnya yakni Muslim M. Yatim (Sumbar), Amang Syafruddin (Jabar), Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Edwin Pratama Putra (Riau), Jihan Nurlela (Lampung) Alexander Fransiscus (Kep. Babel), H.Cholid Mahmud (DI Yogyakarta), Erlinawati (Kalbar), Muhammad J. Wartabone (Sulteng), Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Dewa Putu Ardika Seputra (Sultra) dan Rahmijati Jahja (Gorontalo).

 

Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali
Komite III DPD RI Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan Di Bali

Wakil Gubernur, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau biasa dipanggil (Cok Ace), yang menerima rombongan Komite III DPD RI menyebutkan bahwa budaya adalah akumulasi yang terjadi dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dari zaman nenek moyang terdahulu bertahun-tahun yang menjadi peradaban hingga terjadi dizaman sekarang saat ini.

 

Beliau yang juga lulusan dari Universitas Udayana menambahkan bahwa budaya yang terjadi saat ini terbangun dari pilar-pilar daerah dengan berbagai simbol-simbol budaya, situs, kerajaan, keraton, pura dan puri. Secara Etimologi Puri yang berarti kota yang berbenteng dan dalam perkembanganya pemakaian nama “Pura” menjadi khusus untuk tempat pemujaan Tuhan Beliau juga menambahkan 60% wisatawan asing yang datang ke Bali karena adanya budaya kerajaan yang masih terjaga kultur budayanya.

 

Selain itu, Senator Bali Anak Agung Gde Agung yang juga sebagai wakil daerahnya menyebutkan, “Ada beberapa pertimbangan yang melandasi pentingnya pengaturan penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan dan pelestarian budaya adat kerajaan nusantara yaitu aspirasi masyarakat dan daerah yang menuntut adanya penghargaan dari negara atas keberadaan kerajaan/kesultanan dan menjadikan kerajaan sebagai sentrum kebudayaan lokal serta adanya batas-batas dari kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

 

Pola hubungan kekuasaan tunjukkan dalam identitas kelompok dan kelembagaan yang merubah cara pandang kelompok. Beberapa hal diatas dan beberapa permasalahan lainnya perlu dicari jalan keluarnya agar upaya pelestarian budaya adat istiadat kerajaan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adanya UU Cagar Budaya maupun UU Pemajuan Kebudayaan belum mengatur dan mendefinisikan hal-hal tersebut.

 

Team Redaksi

IMG 20240612 150626

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "