Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021

Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021
Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021
Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021, Tentang APBN Tahun 2022 Di Provinsi Bali. Koordinator Tim Kunjungan Kerja, Drs. Made Mangku Pastika., M.M., menyambut baik kehadiran para Senator Komite IV DPD RI.
BALI – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Kunjuangan Kerja di Provinsi Bali, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

 

Kunjungan kerja tersebut menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si., dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali.

Koordinator Tim Kunjungan Kerja, Drs. Made Mangku Pastika., M.M., menyambut baik kehadiran para Senator Komite IV DPD RI yang mengadakan kegiatan pengawasan atas Undang-Undang No.6 tahun 2021 tentang APBN tahun 2022, di Provinsi Bali.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Anggota Komite IV DPD RI yang melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Bali,” ucap Mantan Gubernur Bali tersebut.

Mengawali kegiatan kunjungan kerja, Dra. Hj. Elviana, M.Si., Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa “APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” ujar Senator Provinsi Jambi tersebut.

Dra. Hj. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa secara umum, struktur APBN dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Selain itu, APBN memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Lebih jauh Dra. Hj. Elviana, M.Si. juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya antara lain: Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021
Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021

“Dukungan Pemerintah untuk UMKM sebagai bagian dari program PC-PEN mencapai Rp. 157,7 triliun pada tahun 2020, Rp. 117,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp. 64,68 triliun pada tahun 2022. Kondisi UMKM sempat mengalami penurunan pada awal pandemi pada tahun 2020 dengan kontribusi pada PDB hanya 37,3% dan serapan tenaga kerja 73%. Berkat stimulus dan dukungan pemerintah, kondisi UMKM dapat meningkat kembali di tahun 2021 hingga kontribusinya pada PDB menjadi 61,9% dengan serapan tenaga kerja mencapai sebesar 97%,” jelas Dra. Hj. Elviana, M.Si.

Pemberdayaan UMKM diharapkan, dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan.

 

Oleh karena itu, untuk membangun UMKM, perlu sinergi semua pihak dari swasta, pemerintah, termasuk Bank Indonesia (BI) yang selama ini telah secara aktif mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia, serta diperkuat dengan semangat dari UMKM itu sendiri yang akan saling melengkapi.

Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021
(Photo ) Dra. Hj. Elviana, M.Si., Ketua Komite IV DPD RI pada rapat  Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2021

Melalui kerja keras dan sinergi yang dilakukan, diharapkan tercipta ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM yang nantinya akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut Dra. Hj. Elviana, M.Si. juga menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI antara lain: (1) Penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro belum sepenuhnya tepat sasaran dan tidak sesuai kriteria (misal: ada penerima BPUM yang berstatus ASN, ada Penerima BPUM yang juga sebagai penerima KUR). (2) Perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP). (3) Belum tersedianya database tunggal terkait dengan data UMKM. (4). Terdapat permasalahan mengenai ketepatan waktu penyaluran yang disebabkan oleh terbatasnya waktu pendataan dan penyaluran. (5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai BLT UMKM tahun 2022 yakni PMK 134/2022 baru ditandatangani pada 5 September 2022 dan pencairan dana baru mulai Oktober hingga Desember 2022. Singkatnya waktu ini dapat berpotensi pada terkendalanya proses penyaluran bantuan.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si. dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam rangka meeujudkan visi Bali Era Baru yang dicanangkan Gubernur Provinsi Bali, maka ditetapkan lima program prioritas pembangunan Bali.

 

“Kelima program prioritas itu adalah pertama bidang pangan, sandang, dan papan, kedua bidang Kesehatan dan Pendidikan, ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, dan kelima adalah bidang pariwisata,” jelas I Wayan Ekadina.

Team Redaksi

20240130 191431 0000

Indonesia Jurnalis.com website Portal Berita Online Nasional Independen Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *