Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau 

Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau 
Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau 
JAKARTA – Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau, Konflik sendiri dapat terjadi karena persoalan administrasi, sertifikat ganda, adanya mafia tanah, dan sebagainya.

 

Konflik tanah ulayat, tanah eks HGU, tanah eks Duta Palma, perubahan kawasan hutan, dan konflik batas wilayah administrasi, menjadi beberapa persoalan pertanahan yang berhasil dicatatkan Komite I DPD RI dalam kegiatan Kunjungan Kerja (kunker) yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai permasalahan Reforma Agraria yang terjadi di Daerah (inventarisasi) untuk kemudian menjadi dasar pengawasan atas pelaksanaan Reforma Agraria (25/09).

 

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Komplek Gubernuran Provinsi Riau. Delegasi Komite I dipimpin oleh Senator Darmansyah Husein selaku Wakil Ketua Komite I, didampingi oleh Senator Misharti (Riau); Senator M. Syukur (Jambi); Ajieb Padindang (Sulsel); Andi Nirwana S. (Sultra); Senator Arya Wedakarna (Bali); Cherish Harriette Mokoagow (Sulut); dan Ajbar (Sulbar).

 

Disambut oleh Asisten I Provinsi Riau. Hadir juga sejumlah Forkompimda: Kajati Riau, Plt. Kanwil ATR/BPN Riau, Danrem Riau, Polda Riau, Perwakilan Rektor Universitas di Riau, Tokoh Lembaga Adat Melayu Riau, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Riau.
Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau 
Kunker Komite I mencatat sejumlah Persoalan Konflik Pertanahan di Riau

Dalam sambutannya, Senator Darmansyah menyatakan sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi antara lain: realisasi redistribusi tanah, penatausahaan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian ganti rugi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

 

Darmansyah juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan sebagai salah satu indikator keberhasilan Reforma Agraria. Konflik sendiri dapat terjadi karena persoalan administrasi, sertifikat ganda, adanya mafia tanah, dan sebagainya.

 

Team Redaksi

IMG 20240612 150626

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "