Jakarta – INJ. Com
Permohonan pengujian materiil UU 7/2017 tentang Pemilu yang terkait Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu diputuskan ditolak oleh Mahkamah Konsitusi (MK). Selain itu MK memerintahkan semua parpol yang mau menjadi peserta pemilu harus mengikuti Verifikasi Faktual di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
Putusan perkara ini sesuai pengajuan judicial review dari tiga partai politik yaitu Perindo, PSI dan Partai Berkarya. Keputusan MK ini sesuai hasil sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Pleno Anwar Usman dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 48/PUU-XIX/2021.
Pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara ini adalah karena menilai substansi yang dipersoalkan para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020.
Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyatakan, meskipun para Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda dalam perkara a quo, yaitu Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD Tahun 1945, namun substansi permasalahannya sudah pernah diputuskan MK.
