Mahyudin Desak PUPR Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN

IMG 20220401 WA0033
Jakarta – Mahyudin Desak PUPR  Perbaiki Jalan dan Jembatan serta infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara.

Mahyudin Desak PUPR Perbaiki infrastruktur IKN Nusantara

Di tengah kunjugan kerja Pimpinan DPD RI di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Kamis (31/3), Wakil Ketua DPD Mahyudin mengadakan rapat koordinasi pembangunan di Kaltara dan Kaltim, bersama Wamen ATR/BPN, Kepala Otoritas IKN, Kepala Bappenas, Wamen PUPR, Wakil Gubernur Kaltim, Bupati PPU, beberapa anggota DPD asal Kalimantan, serta perwakilan Tokoh Masyarakat adat dayak.

 

Dalam rapat itu, koordinasi itu, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Desak PUPR Kementerian PUPR untuk segera memperhatikan perbaikan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Mengingat daerah penyangga menurutnya merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari IKN.

Mahyudin Desak PUPR Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN
Rapat Koordinasi bersama Wamen ATR/BPN, Kepala Otoritas IKN, Kepala Bappenas, Wamen PUPR, Wakil Gubernur Kaltim, Bupati PPU, beberapa anggota DPD asal Kalimantan, serta perwakilan Tokoh Masyarakat adat dayak.

“Kami mendesak kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga dan bagian yang tak terpisah dari pembangunan,”katanya, Kamis (31/3/2022).

 

Mahyudin juga mengatakan bahwa dalam pembangunan IKN Nusantara ini juga perlu memperhatikan tingkat kesiapan daerah penyangga. Mengingat sampai saat ini menurutnya beberapa daerah penyangga, masih mengalami keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

 

“Kami juga perlu sampikan, beberapa daerah penyangga IKN ternyata memiliki sarana dan prasaran infrastruktur yang kurang bagus. Jalan dari Samarinda ke Sangatta yang dahulu bisa ditempuh 3 jam, namun sekarang sekitar 7 jam, karena banyak jalan rusak,”katanya.

 

Keterbatasan infrastruktur jalan yang ada di daerah penyangga bahkan di sekitar IKN itu, menurut Mahyudin dikhawatirkan akan mengganggu program pembangunan IKN. Padahal, menurutnya, Dinas PUPR saat ini sedang menyusun usulan jalan nasonal dan usul pembangunan pelabuhan terkait jalan ini, namun sayangnya pembangunan jalan yang berkualitas itu dianggap bukan prioritas.

Team Redaksi
Author: Team Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "