DPD RI  

Mahyudin mengapresiasi capaian pembangunan Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji

IMG 20220629 WA0007
JAKARTA – Mahyudin mengapresiasi capaian pembangunan Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji yang menaikkan status desa menjadi desa mandiri.

 

Wakil DPD RI Mahyudin mengapresiasi capaian pembangunan di berbagai bidang di Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji, seperti menaikkan status desa menjadi desa mandiri. Pernyataan itu dikeluarkan menanggapi penjelasan gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar, Selasa (28/6/2022).

 

“Saya kira kita patut mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada gubernur dari desa mandiri pada 2018 menjadi 586 desa mandiri pada 2022. Semoga bisa ditingkatkan ke depannya,” ujarnya.

Mahyudin mengapresiasi capaian pembangunan Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji
Mahyudin mengapresiasi capaian pembangunan Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji

Begitu pula dengan gebrakan gubernur dengan mengambil kebijakan mengubah Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang macet menjadi pusat sertifikasi keterampilan daerah. Karena gaji karyawan akan menyesuaikan sesuai dengan sertifikat bakat karyawan tersebut. “Ini merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah untuk memasuki pasar tenaga kerja yang kompetitif dan ini bisa menjadi model bagi daerah lain,” ujarnya.

Selain apresiasi, Mahyudin juga memberikan perhatian khusus terhadap keterbatasan program pembangunan jalan tol sebagai sarana penunjang pelabuhan Samudera yang pembangunannya telah selesai. Dengan asumsi pelabuhan akan melayani 400 hingga 500 peti kemas per hari, kondisi jalan eksisting tidak memungkinkan. Sehingga pembangunan jalan tol menjadi solusi untuk memperlancar arus barang dan transportasi dari dan ke pelabuhan.

“Sebelumnya tol yang dibangun oleh gubernur, menurut saya merupakan kebutuhan yang harus kita miliki. Memang masalahnya tol ini bisnis dan kalau tidak ekonomis tidak akan dibangun. Sedangkan multiplayer effect pembangunan bagi bangsa dan negara harus diperhatikan, sedangkan pihak swasta memikirkan untung rugi. Saya pikir kita harus berjuang bersama untuk ini, saya siap untuk bergabung dengan kementerian. Karena jika tidak, pelabuhan tidak akan maksimal jika jalan tol tidak selesai, kawasan ekonomi baru akan berkembang dengan adanya jalan tol,” ujarnya.

Mahyudin juga menyayangkan retribusi DAK Kesehatan Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 untuk program gizi dan makanan tambahan sebesar Rp 7,4 miliar yang selama ini belum ada karena belum adanya petunjuk teknis. sarana kementerian. Kesehatan menjadi terhambat. “Presiden ingin serapan rumah tangga yang baik, tetapi kadang-kadang ada masalah teknis, nanti kepala dinas kesehatan bisa membantu menyampaikan detailnya jika memungkinkan. Sepertinya tinggal mendorong juknis agar dana DAK terserap,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahyudin juga menanggapi keinginan Pemprov Kalbar untuk pemekaran daerah, mengingat Kalbar merupakan wilayah terluas ketiga dan merupakan daerah perbatasan.

“Saya kira pemekaran adalah solusi untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali utilitas. Saya kira Gubernur Kalbar ini tidak akan mampu menyelesaikan infrastruktur jalan, apalagi dengan APBD yang hanya Rp 5 triliun,” katanya.

Namun, Mahyudin menambahkan, jika ditanggapi dengan serius, hal itu tentu bisa tercapai dengan dilatarbelakangi alasan mendasar sebagai pertimbangan pemekaran daerah. “Kalau untuk ekspansi, pengalaman saya kalau pendiam apalagi kalau tidak ada yang ngurus pasti terjadi begitu saja, kadang butuh drama. Pemekaran Kalbar adalah sebuah keniscayaan dan saya setuju itu adalah prioritas di provinsi ini. Kalbar perlu diperluas karena merupakan daerah perbatasan dengan wilayah terluas ketiga, dengan jumlah penduduk 5,5 juta jiwa dengan keterbatasan infrastruktur, listrik dan jaringan internet,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fernando Sinaga, anggota DPDRI Kaltara Dapil, menambahkan, terkait pemekaran Kalbar, dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, pihaknya sudah mengomunikasikan alasan keluarnya provinsi hanya Papua. sedangkan Kalbar yang merupakan daerah perbatasan dengan luas perbatasan sepanjang 900 km juga mendorong untuk melakukan pemekaran.

“Kemarin kita fokus pemekaran Kalbar dalam pembicaraan dengan Kemendagri, kita juga sangat positif kemungkinan adanya kerusuhan seperti di Papua. Kita harus bisa memberikannya, karena Papua mendapatkannya kalau alasan APBN juga permintaan kita,” ujarnya.

Hadir mendampingi Wakil Presiden DPD RI dalam kunjungan tersebut anggota DPD RI yaitu: Fernando Sinaga, S, TH dari dapil Kaltara, Aji Mirni Mawarni, ST., MM dari dapil Kalimantan Timur, Maria Goreti, S.Sos., M .Si, dan Elinawati, SH., M.AP Kalbar Dapil dan Hj. Yustina Ismiati, SH., MH dapil Kalimantan Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.