Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel

Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel
Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel
Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel,Industri pertambangan bijih nikel dan produk olahannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada tahun 2020.

 

JAKARTA,INJ.COM  – Diskusi Publik yang di gelar ResponsiBank Indonesia dengan tema ” Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel” Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 52% atau sekitar 72 juta ton nikel (Anam, 2023).

 

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan target 32% atau setara dengan 912 juta ton CO, pada tahun 2030 (Ditjen Migas KESDM, 2022). Target ini akan mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan yang salah satunya akan diwujudkan melalui komoditas nikel.

 

Berdasarkan data Badan Geologi (2020), Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 52% atau sekitar 72 juta ton nikel (Anam, 2023). Dengan adanya kecenderungan peningkatan produksi kendaraan listrik di dunia, nikel dapat menunjang kemajuan ekonomi Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar (Ditjen Minerba KESDM, 2022).

 

Industri pertambangan bijih nikel dan produk olahannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada tahun 2020. Sementara PNBP dalam bentuk royalti yang diterima negara pada tahun 2020 mencapai Rp2,92 triliun dan mengalami peningkatan hingga Rp4,18 triliun pada 2022.

 

Realisasi PNBP SDA non migas hingga Mei 2022 telah mencapai Rp31,67 triliun, ini berarti nikel telah memberikan kontribusi sebesar 13,19% terhadap realisasi PNBP SDA nonmigas. Dalam hal ini, Sulawesi Tengah menjadi lokasi tujuan investasi utama di tahun 2019-2022 sebesar 16,4% dari total FDI yang masuk atau sebesar US$7,5 miliar.

 

Sayangnya, bagi wilayah di Indonesia yang menjadi pusat industri pertambangan nikel seperti Morowali, Sulawesi Tengah di tahun 2022, sebanyak 95,65% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali pada 2022 justru mengalir keluar daerah tersebut (CNN Indonesia, 2023).

 

Produksi baterai untuk kendaraan listrik sudah mulai berjalan di Indonesia, namun bahan baku inti berupa nikel sulfat justru tidak berasal dari Indonesia. Berdasarkan UN Comtrade (2023) tercatat, Indonesia lebih banyak mengimpor dibandingkan ekspor nikel sulfat. Pada tahun 2017 Indonesia mengekspor sebanyak 871 kg dengan nilai perdagangan US$12,8 juta. Namun, di tahun yang sama, Indonesia mengimpor lebih besar, yaitu mencapai 776-ton nikel sulfat dengan nilai perdagangan US$2,56 miliar.

 

Hingga saat ini, Indonesia hanya mampu memproduksi nikel hingga Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) atau satu tahap sebelum nikel sulfat. Selain itu, nikel di Indonesia yang dimanfaatkan untuk kendaraan listrik juga masih sangat kecil atau hanya sekitar 1% sedangkan pemanfaatan nikel untuk diekspor dalam bentuk medium (setengah jadi) 80% diekspor ke Cina untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan stainless steel.

 

Aspek Lingkungan dan Sosial Dalam Pusaran Industrialisasi dan Hilirisasi Nikel.

 

Hadirnya industri nikel diyakini mampu menciptakan multiplier effect, seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga munculnya lapangan kerja baru, tetapi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM juga menjadi aspek penting yang patut dipertimbangkan. Warga lokal, termasuk masyarakat adat, menanggung beban kerusakan lingkungan, dan beberapa di antaranya kehilangan ruang hidup karena kawasan hutan yang mereka diami berubah menjadi konsesi pertambangan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat.

 

Dari hasil analisis konten media yang dilakukan PRAKARSA (2023), sunsi pelanggaran HAM yang muncul didominasi oleh sengketa lahan, pelanggaran hak buruh, kematian PADIATAPA, hingga kekerasan terhadap masyarakat sipil. Lebih lanjut, insiden tragis berupa kematian buruh di tambang dan smelter nikel mengindikasikan lemahnya komitmen kepatuhan entitas usaha terhadap standar K3. Prevalensi kecelakaan kerja yang cukup tinggi di sektor hulu nikel menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan tambang dan smelter nikel belum memprioritaskan kesejahteraan buruh.

 

Di samping itu, berdasarkan hasil analisis konten media yang kami lakukan, pemberitaan media massa terkait industri nikel masih banyak mengacu pada aspek ekonomi, seperti baterai kendaraan listrik (35 berita) dan hilirisasi industri nikel (31 berita) dari total 223 berita yang dianalisis, sedangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan persoalan HAM belum banyak diberitakan oleh media massa nasional.

 

Dampak industrialisasi dan hilirisasi nikel terhadap lingkungan dilihat dalam penelitian Tuk Indonesia (2023) ditinjau dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan mengambil lokus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai konteks studi kasus. Indeks kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan hasil pengukuran pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.

 

Pengukuran pada kualitas air menunjukkan bahwa air di sungai dan di laut sekitar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengalami kondisi cemar. Kondisi cemar yang terjadi berdampak terhadap penurunan nilai oksigen terlarut, selain itu kondisi cemar pada laut sangat berpotensi pada kehilangan mata pencaharian bagi nelayan dan petani rumput laut serta kerusakan terumbu karang. Lebih jauh, dalam konteks kesehatan, teridentifikasi bahwa ke depan, konsentrasi logam berat Timbal (Pb) akan mencemari perairan pesisir laut dan memberikan efek racun bagi tubuh, termasuk menjadi sebab keracunan pada ikan tertentu.

 

Aktivitas ekstraksi pun teridentifikasi berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Hal tersebut teridentifikasi berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara di mana kualitas sulfur dioksida di udara teridentifikasi melebihi baku mutu. Konsentrasi sulfur dioksida yang melebihi baku mutu memberikan efek negatif pada sistem pernapasan dan fungsi paru-paru yang secara jangka pendek akan mengakibatkan batuk, sekresi lendir yang berlebihan, peningkatan gejala asma dan bronkitis kronis, serta membuat manusia lebih mudah mendapatkan infeksi pada saluran pernapasan.

Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel
Menakar Masa Depan  Transisi Energi Yang Berkeadilan  Dikawasan Industri  Berbasis Nikel

Team Redaksi

20240130 191431 0000

Indonesia Jurnalis.com website Portal Berita Online Nasional Independen Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *