Jakarta – INJ Com -Seorang Warga Rukun Warga (RW). 20 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, protes keras dan mengatakan Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) RW.20, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diduga cacat hukum, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Warga ini menyebutkan pasal 5 ayat 5 di Perda No.5 Tahun 2010 tentang LMK, bahwa susunan keanggotaan PPBC terdiri dari ketua dijabat oleh ketua RW atau pengurus RW, sekretaris dijabat oleh ketua atau pengurus RT, dan anggota adalah perwakilan unsur masyarakat.
“Tapi yang kita lihat di lapangan kemarin ketua panitianya adalah ketua RW. Jaya Hartanto, sekretarisnya, Joess Pauly Eramly Liyanto ini ketua RT. 03 dan satu lagi anggotanya Hendra Susanto itu sebagai ketua RT. 09, jadi tak ada unsur masyarakat, sesuai perda pasal 5 ayat 5 ini, berarti cacat hukum, amanat dari Perda tidak sesuai,” katanya.
Nah, dalam pelaksanaan itu, lanjutnya, mereka bisa-bisanya yang cacat hukum itu mengeliminir salah satu calon.
Karena kepanitiaannya cacat hukum maka yang dihasilkannyapun tidak valid atau gugur, demikian kata Dolly.
Sebagaimana dikatakan Dolly calon anggota LMK yang dieliminir sehari sebelum hari pemilihan yaitu Jumat (25/11/2021), dia mendapat surat dari PPBC RW.20 yang menyatakan Dolly Samsudin selaku calon LMK tidak lolos verifikasi sehubungan sudah menjabat 2 kali anggota LMK dengan berdasarkan pada pasal 9 ayat 3 yang berbunyi : “Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya”.
Disisi lain Dolly juga keberatan dan memprotes calon anggota satunya Marjuki karena berdomisili tidak sesuai KK dan kTP-nya.
“Dia (Marjuki) tinggal di area fasos RW.20, sementara KK dan KTP hanya numpang di salah satu alamat di RW. 20,” jelas Dolly.
Sementara ketua RW.20, Jaya Hartanto yang sekaligus ketua panitia ini, terkait unsur masyarakat dia mengatakan bahwa salah seorang panitia sebagai anggota adalah ketua RT namun juga seorang tokoh masyarakat.
