TANGERANG SELATAN – PPDB Online Tidak Tepat Sasaran, Rugikan Siswa Lingkungan Sekitar Sekolah, yang harusnya lebih di prioritaskan dengan melihat prestasi calon siswa.
Agregasi siswa di sekolah umum ( sekolah negeri) tampaknya menjadi masalah yang sering muncul saat pembukaan penerimaan siswa baru (PPDB) di tingkat dasar dan menengah.
Hingga saat ini, semakin banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena dianggap lebih murah dan terjangkau.
Namun jika terlalu banyak anak yang ditempatkan di sekolah di satu ruangan akan menggangu dan menghambat proses pembelajaran.
Disisi lain pihak sekolah harusnya juga memprioritaskan calon siswa yang memang lebih dekat dengan sekolah Idaman calon siswa, karena lebih dekat dan juga hemat biaya apalagi bagi yang kurang mampu secara finansial.
Hal ini terjadi pada PPDB SMAN 7 Tangerang Selatan, yang pagi tadi sempat terjadi gesekan dengan sikap kepala sekolah SMAN 7 yang kurang lunak dalam menyikapi beberapa elemen masyarakat dari siswa sekitar yang tidak lolos pada uji verifikasi.
Hadir pada kesempatan itu Epgo Sanata , Ketua BPPKB Serpong Utara Firman Ketua FKPPI Serpong utara, Ketua LSM GNRI Tangerang Selatan Hilmy Ansory,SE ,SH, Puji iman Jarkasih,SH.MH sebagai penasihat hukum dan RT Yahman Sekjen FBR G 0378 Serpong utara, Senin (11/7/2022) Halaman SMK 7 Tangerang Selatan.
Epgo Sanata , Ketua BPPKB Serpong Utara ( Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten) mengatakan pada media,” padahal mereka punya harapan dan saya juga pun diberi harapan sebelum awal PPDB saya sudah silaturahmi ke sekolahan bahwa lingkungan sini namanya ikut andil menjadi siswa di SMA N 7 saya diberi harapan, pihak kepala sekolah mengatakan ” ya nanti berkabar dengan saya ” malah kenyataannya PHP ”
” kami disini tugas bagian dari organisasi lingkungan, kita juga pun berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan, seperti contohnya orang tua murid yang kurang mampu dan tidak lolos verifikasi datang ke kami mau minta tolong untuk difasilitasi masuk kembali ke SMA N 7 , karena anaknya mau sekolah di sana, karena beberapa sistem yang sudah kita jalani seperti zonasi kita enggak dapat, begitupun prestasi, di sini seharusnya ada solusi dan toleransi untuk lingkungan tapi kepala sekolah sendiri yang tidak menepati janji” Pungkas Epgo
Sama halnya seperti apa yang di katakan Puji iman Jarkasih,SH.MH, janganlah kaku Flexibel lah , jadi jangan pihak sana” tapi pihak sini ” boleh prosedur di luar aturan, tapi lihatlah lingkungan ormas dan elemen masyarakat, orang susah juga ingin masuk negeri, tegasnya
Di tempat yang sama Hilmy Ansory, SE ,SH ketua DPD Khusus LSM GNRI Tangerang Selatan mengatakan, Harusnya sekolah membuka diri terkait dengan kebijakan-kebijakan seperti sekolah lain mereka sangat fleksibel, menerima kearifan lokal menerima budaya-budaya bahwa tidak semua orang miskin itu harus ditolak, ada pertimbangan-pertimbangan seperti nilai yang bagus atau prestasi lainnya, jangan melihat dari sudut pandang berbeda”
” Ada para pejabat yang memang diterima dengan sangat mudah tentunya ini akan menjadi catatan, maka jabatan kepala SMA 7 Muhajir Joko Tingkir harus diganti, karena tidak bisa menerima budaya-budaya maupun kearifan lokal yang ada di wilayah sekitar ”
“Sekolah lain melakukan hal yang sama, mereka bisa bermediasi dengan para pihak lingkungan dengan teman-teman ormas, berbeda dengan SMK N7 ini tidak bisa” ada apa sebenarnya ” tutur Hilmy
” Bukankah pelayan-pelayan yang bisa menerima masukan masyarakat, karena di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa ada pelapor masyarakat yang harus dia layani itu tugas apartur pendidikan seperti kepala sekolah atau panitia, seperti hari ini teman-teman organisasi masyarakat BPKB , FBR , FKPPI teman-teman sekolah dan orang lain dan sebagainya itu adalah komponen masyarakat mereka mempunyai hak yang harusnya diakomodir, tutupnya
Nk
