Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam

DPW PBB NTB Hadir Pada Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam
DPW PBB NTB Hadir Pada Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam
Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam.”Rapatkan Barisan Menuju Pemenangan Pemilu 2024″
JAKARTAPartai Bulan Bintang gelar Rapat koorinasi nasional dan musyawarah dewan partai , tahun 2023 kelapa gading Jakarta Utara, Rabu (11/1/2022 ) El-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

 

Hadir Presiden Joko Widodo, Rakornas bertema “Rapatkan Barisan Menuju Pemenangan Pemilu 2024″ ini dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua MPR Bambang Susetyo, Ketua DPD RI La Nyalla, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, sejumlah Wakil Menteri, serta para kader dari seluruh Indonesia.

 

Prof Dr Yusril Ihza Mahendra ketua umum Partai Bulan Bintang pada sambutannya mengatakan, ” melihat sejarah panjang perjuangan dan kerja sama partai nasionalis (PNI) dan partai Islam (Masyumi) dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka ideologi Partai Bulan Bintang adalah modernisme Islam”.

Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam
Rakornas Dan MDP Partai Bulan Bintang, Ideologi PBB Adalah Modernisasi Islam

“Modernisme Islam itu meyakini bahwa Islam itu Rahmat bagi semua orang, berlaku universal sepanjang masa, ajaran-ajarannya itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia: menyangkut kehidupan sosial dan politik, kemasyarakatan dan keagamaan, ekonomi, hubungan internasional, dan sebagainya.

 

 

Ajaran Islam yang diberikan itu prinsip-prinsip hidup bersama sesuai situasi dan perkembangan zaman,” tambahnya

 

Lanjut, ” kerja sama Islam dan kaum nasionalis Indonesia sudah berlangsung lama, dan dalam pemerintahan masa itu orang PNI dan Masyumi saling bergantian memimpin sebagai perdana menteri dan pejabat publik lainnya. Mereka berjuang demi kesatuan bangsa”.

 

 

Pada kesempatan itu, Yusril menanggapi situasi politik akhir-akhir ini yang ditandai wacana seputar penundaan pemilu dan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

 

Yusril mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terjebak krisis konstitusional akibat terlalu sering aturan diubah-ubah. Sejak perubahan amandemen UUD 1945 pada 1999, terjadi banyak perubahan sehingga menimbulkan kelemahan dalam tata hidup bersama.

 

Team Redaksi

Indonesia jurnalis.com 20240701 090538

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "