Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024 

Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024 
Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024 
Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024 , keputusan dan kebijakan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan.

 

JAKARTA, INJ.COM  – Mahkamah  Agung tahun yang lalu telah mencanangkan 14 (empat belas) langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, dan menyampaikan realisasi dari 14 langkah keputusan yang di paparkan oleh ketua Makamah Agung RI Prof. Dr.H.M Syarifuddin, SH,MH, Jumat, (28/12/2023) Secara Virtual dari gedung Makamah Agung RI.

Ada 14 langkah keputusan yang diambil oleh ketua Makamah Agung adalah,

Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024 
Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI 2024, MA Mengambil  14 Langkah keputusan Pada Refleksi Kinerja Makamah Agung tahun  2024
  1.  Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana sampai  dengan adanya putusan pengadilan yang  berkekuatan hukum tetap
  2. Telah merotasi dan memutasikan beberapa aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, k h u s u s n y a  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n b i d a n g penanganan perkara untuk memutus mata rantai  yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di Mahkamah Agung.
  3.  Telah melakukan seleksi dan rekruitmen jabatan panitera, panitera muda dan panitera pengganti di Mahkamah Agung sesuai amanat SK KMA Nomor 349/ KMA/ SK/XII/ 2022 yang mana proses seleksinya melibatkan rekam jejak integritas dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, KY, KPK, dan PPATK, serta analisis  LHKPN.
  4. Telah memberhentikan atasan langsung dari aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai dengan  PERMA Nomor 8 Tahun 2016 karena terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.
  5.  Telah menugaskan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memantau dan mengawasi aparatur MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan, serta memasang CCTV di area kantor MA yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan.
  6.  Telah melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu kepada aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
  7.  Telah menerjunkan Mysterious Shoper di Kantor Mahkamah Agung untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung.
  8. Telah membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.
  9.  Telah bekerjasama dengan KY dalam rangka pembentukan mysterious shoper dari unsur masyarakat yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
  10. Telah memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
  11. Telah menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara Robotik, menggunakan aplikasi SMART MAJELIS dengan bantuan artificial  Intelligence.
  12. Telah memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swa foto) di lokasi kantor dengan sistem GPS terkunci yang terhubung kepada atasan langsung di masingmasing satuan kerja.
  13. Untuk PTSP Mandiri di Mahkamah Agung saat ini masih menunggu selesainya pembangunan gedung  yang akan digunakan sebagai tempat bagi PTSP Mandiri tersebut. Namun, di beberapa pengadilan tingkat pertama dan banding sudah terbentuk PTSP mandiri dan sudah beroperasi bagi pelayanan kepada para pencari keadilan.
  14. Telah mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diperdengarkan 2 kali dalam seminggu, baik di Mahkamah Agung maupun di satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia.
  15. Berdasarkan apa yang saya uraikan tersebut, maka 14 (empat belas) langkah pemulihan yang di canangkan pada tahun 2022 yang lalu hampir seluruhnya telah direalisasikan, kecuali terkait dengan P T S P M a n d i r i d i M a h k a m a h A g u n g yang pembangunannya masih tertunda menunggu selesainya tempat yang akan digunakan sebagai PTSP Mandiri tersebut.

Semua realisasi dari 14 langkah sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan.

Teman-teman jurnalis dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai. Selama tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, antara lain sebagai berikut:

Team Redaksi

20240130 191431 0000

Indonesia Jurnalis.com website Portal Berita Online Nasional Independen Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *