Respon Pernyataan Bupati Meranti, Sultan Minta Kada Sampaikan Juga Aspirasinya Melalui DPD, terkait protes keras Bupati Meranti Muhammad Adil pertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia
JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta para kepala daerah untuk tak ragu menyampaikan aspirasi terkait kepentingan apalagi kebutuhan daerahnya kepada pemerintah pusat melalui Lembaga DPD RI.
Hal ini disampaikan Sultan menyusul viralnya pernyataan dan sikap protes keras yang disampaikan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12).
“Sebagai lembaga perwakilan Daerah, DPD selalu membuka ruang diskusi untuk menerima aspirasi dan melakukan mediasi urusan pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersama pemerintah pusat. Alhamdulillah dengan tugas advokasi yang kami lakukan, sejauh ini beberapa kali kami bisa mencari titik temu antara keinginan daerah dan kepentingan pemerintah pusat”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (12/12).
Menurutnya, setiap daerah tentu memiliki uneg-uneg dan segudang aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan seringkali tidak semua aspirasi bisa tersalurkan secara maksimal tanpa perantara yang signifikan.
“Kami memaklumi pernyataan sikap Bupati Meranti yang cukup keras dan mengarah pada pernyataan yang provokatif. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa sepenuhnya diselesaikan jika kita siap mengkomunikasikannya secara baik melalui kanal-kanal demokrasi yang tersedia”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), kata Sultan, merupakan salah satu isu paling disoroti dalam dana transfer ke daerah yang paling banyak diprotes oleh daerah-daerah penghasil komoditas ekspor utama. Hampir Semua kepala daerah penghasil sawit dan migas memilki atensi yang sama, tapi Indonesia menganut asas pembagian hasil kekayaan yang adil terhadap seluruh daerah se-Indonesia.
Author: Team Redaksi
