Surat Tak Kunjung Di Respon Pemkab Tangerang, Perwakilan Pemilik SHM/SHGB di Atas Lahan Kav Ditjenbun Geram

Surat Tak Kunjung Di Respon Pemkab Tangerang, Perwakilan Pemilik SHM/SHGB di Atas Lahan Kav Ditjenbun Geram
Surat Tak Kunjung Di Respon Pemkab Tangerang, Perwakilan Pemilik SHM/SHGB di Atas Lahan Kav Ditjenbun Geram
Surat Tak Kunjung Di Respon Pemkab Tangerang, Perwakilan Pemilik SHM/SHGB di Atas Lahan Kav Ditjenbun Geram, sejak tanggal 26 Oktober 2022, hingga saat ini masih belum mendapat kejelasan, bahkan terkesan dipeti-es kan.
JAKARTA – Guna mempertanyakan kelanjutan progres surat pertanyaan yang dikirimkan ke pihak Dinas Tata Ruang Bangunan (TRB) Kab Tangerang, pihak pemilik SHM/SHGB diatas lahan kavling ditjend perkebunan harus mendapat hasil yang mengecewakan.

Pasalnya, surat yang telah dikirimkan sejak tanggal 26 Oktober 2022, hingga saat ini masih belum mendapat kejelasan, bahkan terkesan dipeti-es kan.

Hal itu tersebut terkesan menjadi sesuatu hal yang diduga bukan merupakan sebuah persoalan yang penting untuk bisa di tanggapi, hingga disikapi.

“Hari ini kami perwakilan pihak pemegang SHM/SHGB atas nama PT Satu Stop Sukses (SSS) mendatangi kantor Pol PP Kab Tangerang.

Kedatangan kami disini sebagai tindak lanjut respon surat yang kami kirimkan ke Dinas TTRB Kab Tangerang terkait mengadukan adanya bangunan liar yang berdiri diatas lahan milik PT SSS dengan dugaan adanya kegiatan penyerobotan tanah yang kami harapkan pada surat tersebut melalui Dinas TRB bisa ikut mengkaji untuk bahan rekomendasi kepada Pol PP agar bisa ditindaklanjuti dengan dibongkar,” ujar Usman Muhammad perwakilan PT SSS kepada media, Jumat 16/6/2023.

Lebih lanjut Usman mengatakan, harusnya dengan adanya kejadian kebakaran di tanggal 17 Mei 2023 lalu diarea tidak jauh dari lokasi titik dugaan adanya penyerobotan tanah, bisa menjadi evaluasi dari setiap dinas terkait untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali.

“Meski surat yang kami tujukan substansi nya mempersoalkan empat bangunan yang diduga liar yang merupakan milik dari saudara (E), namun hasil laporan kami bisa turut membantu dinas terkait untuk bisa mengaudit dan mengevaluasi setiap bangunan yang berdiri diatas lahan kavling ditjend perkebunan Tangerang. Selain menciptakan tata ruang yang jauh dari kata kumuh, surat kami juga dapat berpotensi mendukung kinerja setiap dinas terkait, baik TRB, DLH, maupun Pol PP untuk bisa tegas demi kenyamanan dan keasrian lingkungan di area lahan kavling ditjend perkebunan,” tuturnya.

Jangan juga, sambung Usman, baik itu dinas TRB, maupun Pol PP harus mengulur waktu dalam menjalankan penegakan perda.

“Perdanya kan juga jelas telah diatur. Mekanismenya juga mereka lebih paham, iya saya lihat tinggal niatnya, itu yang belum terlihat,” geram dia.

Usman juga membandingkan terhadap langkah yang telah diambil oleh pihak Pol PP Kab Tangerang yang telah menetralisir bangunan liar disekitara area fasos fasum milik Pemda di Kelurahan Bencongan yang dimaksudkan untuk realisasi pembangunan stadion mini, program dari Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

“Tidak jauh dari lokasi juga, nyatanya bisa koq Pol PP bersinergi dengan pihak terkait untuk menetralisir bangunan liar atau menggusur bangunan liar untuk dibuat stadion mini milik kecamatan. Lalu, apakah kalau untuk kepentingan diluar kepentingan pemkab, harus merasa dipersulit untuk dilakukan hal yang sama,” tukasnya.

Team Redaksi

Indonesia jurnalis.com 20240701 090538

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "