Tanggapi Laporan SPKS, Sultan Minta BPDPKS Dilembagakan Secara Independen, Hal ini diusulkan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu sebagai langkah preventif.
JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk melembagakan Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai lembaga keuangan independen di bawah naungan kementerian keuangan.
Hal ini diusulkan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu sebagai langkah preventif agar BPDPKS bisa bebas dalam berinovasi mengembangkan potensi keuangan Perkebunan kelapa sawit secara profesional tanpa harus diatur dan diawasi oleh banyak kementerian.
“BPDPKS harus terbebas dari proses pengarahan oleh 8 kementerian. Kami ingin lembaga ini ditetapkan selevel Dirjen di bawah kementerian keuangan dan berperan seperti layaknya Dirjen pajak dan bea cukai”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (13/02).
Menurutnya, sebagai CPO Supporting Fund, BPDPKS sudah selayaknya mendapatkan posisi yang proporsional dalam struktur pemerintahan. Tidak sekedar berstatus sebagai Badan Layanan Umum. Oleh karenanya lembaga ini harus segera dipayungi oleh Undang-undang khusus.
“Sehingga lembaga pengelola keuangan ini diharap tidak mengalami kemandekan apalagi fraud akibat konflik kepentingan antar kementerian terkait. BPDPKS diharapkan benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan kepada semua pihak terkait terutama para petani kelapa sawit di daerah”, ungkap Sultan.
Author: Team Redaksi
