Kalimantan timur – Tinjau Titik Nol IKN Nusantara, Mahyudin Ingin Pembangunan Ibu Kota Baru On The Track, “dukungan harus realistis, dengan melihat berbagai sisi lain, seperti sosial, budaya, dan juga masyarakat lokal”.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin, bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Surya Tjandra, Wamen KLHK Alue Dohong, dan sejumlah anggota DPD RI asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan, mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Kamis (31/3). Kunjungan kerja ini menurutnya sebagai bagian dari upaya DPD RI melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara, dan mamastikan tetap on the track.
DPD RI perlu melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara, agar tetap on the track. Walau kita mendukung pembangunan ini, namun dukungan harus realistis, dengan melihat berbagai sisi lain, seperti sosial, budaya, dan juga masyarakat lokal. Kami ingin pembangun ini berjalan, namun masyarakat lokal juga harus mendapatkan tempat,” katanya, di Titik Nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (31/3/2022).
Mahyudin menegaskan perlunya DPD hadir melihat secara langsung lokasi IKN Nusantara, dan memitigasi berbagai potensi masalah yang terjadi dalam proses pembangunan ibu kota baru ini. Apalagi menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sejak awal sudah menuai pro dan kontra di tengah bangsa Indonesia.
“Kita sekarang berada di titik nol IKN Nusantara, yang memang selama ini banyak menuai pro dan kontra. Maksudanya ada yang setuju mendukung, ada pula yang menolak, dengan menguji materi ke MK, bahkan ada yang sedikit melecehkan. Maka kami dari DPD perlu hadir untuk melihat secara langsung, menginventarisir masalah, dan memastikan pembanguna on the track,” katanya.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru ini layak disebut proyek monumental di Indonesia, yang idenya sudah ada sejak era Bung Karno, Soeharto, Habibie, sampai SBY. Gagasan pemindahan ibu kota ini, bahkan terus berjalan seiring silih bergantinya kepemimpinan nasional, dan baru di era Presiden Jokowi menurutnya bisa diwujudkan, sebagai upaya mewujudkan pemerataan di Indonesia.
Author: Team Redaksi
