OPINI  

Tolak Rencana DPR Merevisi UU Penyiaran: Ancaman Bagi Investigasi Pers

Tolak Rencana DPR Merevisi UU Penyiaran: Ancaman Bagi Investigasi Pers
Tolak Rencana DPR Merevisi UU Penyiaran: Ancaman Bagi Investigasi Pers
Tolak Rencana DPR Merevisi UU Penyiaran: Ancaman bagi Investigasi Pers. Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan terancam.

Jakarta, Indonesia jurnalis.com – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Draf Undang-Undang Penyiaran telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama komunitas pers dan aktivis kebebasan berbicara. Mereka menganggap revisi ini sebagai langkah mundur yang dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengatakan kalimat pelarangan penayangan jurnalistik investigatif “membingungkan” dan menyebut pasal ini dapat “dimaknai sebagai pembungkaman pers”.

“Ini sungguh aneh, mengapa di penyiaran tidak boleh ada investigasi?” ujar Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, pada Kamis (09/05).

Dalam draf rancangan RUU Penyiaran yang diterima BBC News Indonesia, tercatat ada pasal 56 ayat 2 poin c. Isinya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. dikutip BBC News Indonesia

Pertanyaan mendasar yang muncul dari rencana revisi ini adalah, siapa yang berada di balik ide tersebut? Banyak yang menduga bahwa revisi ini didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin mempersempit ruang gerak pers dalam melakukan investigasi.

Adanya indikasi “UU Siluman” menimbulkan kekhawatiran bahwa revisi ini mungkin saja pesanan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Peran utama pers dalam masyarakat adalah untuk mengontrol dan mengawasi berbagai lembaga, termasuk legislatif dan yudikatif bahkan sampai pejabat kepala Desa.

Tanpa adanya kontrol dari pers, lembaga-lembaga ini berpotensi besar melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pers memiliki tugas penting dalam membongkar kasus-kasus korupsi dan mencari sumber informasi yang mungkin tidak terjangkau oleh masyarakat umum.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang independen, diharapkan tidak bersekongkol dengan DPR dalam hal ini.

MK harus tetap menjaga integritasnya dan memastikan bahwa setiap perubahan dalam undang-undang yang berpotensi mengancam kebebasan pers harus ditolak.

Revisi ini dapat mengurangi kemampuan pers dalam melakukan Jurnalis Investigasi yang mendalam dan kritis terhadap kekuasaan.

Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan terancam karena tidak ada lagi mekanisme yang efektif untuk mengawasi kekuasaan.

Rencana DPR untuk merevisi UU Penyiaran harus ditolak demi menjaga kebebasan pers dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pers adalah pilar penting dalam demokrasi yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, kita harus waspada dan terus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh DPR. Tetap kritis dan jangan biarkan kebebasan pers dirampas oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi.**

(Nurkholis Pemred Indonesia jurnalis)

Team Redaksi

20240130 191431 0000

Indonesia Jurnalis.com website Portal Berita Online Nasional Independen Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *