Tuntutan Reshuffle Menkop Dinilai Tidak Penting, kinerjanya justru mendapat banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat
Jakarta, Indonesia jurnalis – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Isu reshuffle seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mengkritik kinerja pemerintah atau menekan Presiden agar melakukan perombakan kabinet.
Salah satu nama yang disorot adalah Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi. Segelintir pihak mendesak agar Menkop diganti, meskipun kinerjanya justru mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Menkop dinilai fokus bekerja untuk membangkitkan ekonomi rakyat, terutama di desa, melalui berbagai program koperasi.
Pihak-pihak yang mendorong reshuffle Menkop diduga sengaja menciptakan kegaduhan demi kepentingan politik, bahkan berharap bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Padahal, pihak Istana Kepresidenan sendiri telah menegaskan bahwa isu reshuffle yang berembus saat ini masih sebatas spekulasi dari luar.
Menanggapi isu tersebut, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menyampaikan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. “Jangan ada pihak yang memaksakan kehendak, mendorong-dorong apalagi menekan Presiden. Ini sepenuhnya hak Presiden,” tegas Azmi dalam siaran persnya.
Azmi menilai, tuntutan reshuffle terhadap Menkop merupakan rekayasa dari kelompok tertentu yang merasa terganggu dengan capaian dan kebijakan Menkop dalam membangun perekonomian rakyat berbasis koperasi. Kelompok ini diduga terus mencari celah untuk melemahkan posisi Menkop dengan harapan opini mereka bisa mempengaruhi Presiden.
“Rakyat tidak memerlukan pergantian Menkop. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah solusi nyata untuk kebutuhan pokok, serta bangkitnya ekonomi masyarakat kecil,” ujar Azmi.
