“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan.
Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).
Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut bahwa Danantara tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional.
“Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.
Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Dengan diresmikannya Danantara, Prabowo meyakini dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dalam tujuan teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan mata.
(RWA)
(Editor NK)
