Masalah itu tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Pun haknya tak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan sektoral.
“Karena penyebabnya ada di hulu dan bukan di hilir, yaitu negara ini yang semakin menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalistik,” imbuh LaNyalla.
Oleh karenanya, ia memutuskan untuk bertindak dan berpijak sebagai Negarawan, sehingga ia tak melihat persoalan ini dalam perspektif sektoral. Oleh karenanya, persoalan konstitusi ini tidak boleh hanya direduksi terbatas kepada penguatan peran kelembagaan DPD RI saja, namun harus lebih fundamental dari itu.
“Saya bisa saja egois dan hanya mendorong penguatan DPD RI melalui gagasan amandemen berikutnya. Tetapi sebagai negarawan, saya harus adil sejak dalam pikiran, harus jernih sejak dari hati. Dan, harus memadukan akal, pikir dan dzikir,” tutur LaNyalla.
Ia menjelaskan, persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan ini pun menyangkut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini.
“Dan persoalan inilah yang menimbulkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural, sehingga menyebabkan negara ini tidak bisa mewujudkan hakikat dari cita-citanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla.
LaNyalla mengaku pilihan tepat saat ini adalah terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa kembali ke Pancasila. Mengembalikan konstitusi negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi.
Menurut LaNyalla, sudah seharusnya Indonesia kembali kepada Pancasila, kembali kepada sistem demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA asli bangsa Indonesia.
“Semoga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridho dari Allah SWT. Sehingga ketidakadilan yang telah melampaui batas ini dapat kita akhiri dengan satu keyakinan, yaitu; Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!” demikian LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kepala Biro Pimpinan DPD RI, Sanherif Hutagaol. Hadir pula Ketua Komite Peduli Indonesia, Tito Roesbandi, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjend TNI (Purn) Purnomo, Tokoh Sunda sekaligus Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB dan sejumlah tokoh masyarakat, aktivis lintas elemen dan pegiat konstitusi.
Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Direktur Eksekutif Sabang-Marauke Circle Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira dan Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah.(*)
*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id
