“Untuk mencegah TPPO maka calon PMI tolong lihat lowongan pekerjaan yang ada di Sisko BP2MI dan kantor Dinasnaker setempat. Tujuannya agar pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Karena permasalahan yang ada, terutama laki-laki, bekerja di sektor nelayan contohnya tapi tidak memiliki jiwa pelaut. Akibatnya baru dua hari bekerja sudah minta dipulangkan,” papar Devril.
Pada acara pembukaan sosialisasi ini Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang diwakili Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasific Agustinus Gatot Hermawan sempat memberikan arahan dan pemaparan tentang mekanisme penempatan PMI prosedural dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya PMI di hadapan 200 warga dan calon PMI yang berasal dari berbagai Kuwu (desa) se-Indramayu, serta pejabat setempat dan aparat Bhabinkamtibmas.
“PMI penyumbang devisa negara kedua terbesar yakni 199,6 triliun rupiah setelah sektor migas. Jadi sudah sepantasnya pemerintah memberi penghargaan perlindungan terhadap PMI, purna PMI, dan bahkan keluarga PMI,” ungkap Agustinus saat memberikan arahan dan pemaparannya pada kegiatan sosialisasi ini Rabu (27/3/2024).
Terkait dengan penempatan PMI, Agustinus menambahkan, calon PMI harus memahami persyaratan kerja ke luar negeri. Ia menjelaskan, syarat utama harus berusia minimal 18 tahun dan sehat jasmani dan rohani.
“Selain itu harus punya kompetensi sesuai pekerjaan dan jabatan yang akan dilakukan selain kompetensi bahasa. Yang terpenting wajib ada Jaminan sosial ketenagakerjaan dan memiliki dokumen lengkap seperti pasport, visa, dan kontrak kerja agar berangkat sesuai prosedur,” terang Agustinus.
Di kesempatan yang sama, Bupati Indramayu yang diwakili Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Indramayu Nonon Citra, dalam sambutannya mengatakan, upaya perlindungan terhadap PMI terus dilakukan pemda yakni sebelum dan sesudah PMI berangkat.
“Terlebih mayortias pendaftar calon PMI adalah kaum perempuan. Pada tahun 2022 terdapat 12.427 wanita bekerja di luar negeri dan moyoritasnya bekerja di Taiwan dan Hongkong. “Kita sosialisasikan pasar kerja dan fasilitas pelatihan CPMI malui BLK yang terakreditasi,” ujar bupati.
Sementara itu, Kepala Kuwu (Desa) Widasari, Wardani mengapresiasi BP2MI yang menyetujui desanya sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi perlindungan PMI bagi para calon PMI. “Di desa kami ada warga yang menjadi korban TPPO. Dan kegiatan ini sangat tepat dilaksanakan di Desa Widasari. Peserta juga sebagian dihadirkan dari desa kami,” ujarnya.
Dikatakan pula, pihaknya siap bantu memberi masukan dan informasi kepada warga masyarakat agar berangkat ke luar negeri menggunakan jalur resmi yang tidak ada pungutan biaya. “Kami saat ini mendapat akses dengan perusahaan Cybers Job yang tidak memungut biaya sama sekali bagi CPMI,” ungkap Wardani. ***
