Lanjut, “sehingga pemakai untuk pengaspalan jalan masih cenderung menggunakan aspal minyak, karena pengolahan teknologi rendah dan lebih murah, dan juga hambatan capaian realisasi investasi investor industri baru tahap konstruksi pemenuhan perizinan dasar pkkpr dan izin lingkungan proses lambat terbit tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pembelian lahan, pembelian mesin dan mengkudu bangun Gedung” terang Rasiun
“Target investasi dari kementerian investasi/BKPM RI pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara di berikan Target investasi sebesar Rp. 21,73 T sampai per November realisasi investasi rp. 9.214 triliun atau 42% terdiri dari PMA 4.804 T dan PMDn 4, 410 T dan proyek PMA 3,226 proyek dan pmdn 333 proyek hambatan capaian realisasi investasi karena industri baru baik sektor pertambangan maupun sektor industri makanan yang pada tahap konstruksi belum maksimal karena adanya hambatan pd perizinan dasar di antara nya izin lingkungan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang (pkkpr) sedangkan industri yg sdh pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pd pembelian lahan, pembangunan Gedung dan peralatan” sambung Rasiun
“Kendalanya itu yang tadinya perusahaan – perusahaan sekunder ini biasanya mau meresensikan investasi ketika pada tahap konstruksi itu ada kebutuhan pembelian tanah pembangunan gedung dan kemudian peralatan, nah ketika perusahaan – perusahaan sudah pada tahap produksi seperti kemudian ada virtue dragon dan beberapa industri sekunder makan makanan seperti pabrik gula itu tinggal me-resentasikan investasinya atau ada tambahan kerja untuk tambahan gaji dan pengeluaran untuk kebutuhan untuk pengeluaran seperti, air listrik dan tadi itu yang yang artinya di luar anggaran yang harus diperhitungkan kembali,” ungkap Rasiun
“Pelaku usaha ini kan semua sumber dananya dari swasta, setiap tahun itu perusahaan- perusahaan punya rencana investasi, jadi contohnya dari rencana investasi untuk misalnya perusahaan PT. First Heavy nickel industri PMA dari rencana investasi tahun 2023 dengan nilai 30 triliun realisasi investasi hanya 351,04 miliar karena tahap produksi hanya melaporkan kegiatan penanaman modal (lkpm triwulan) 1. Maintenance peralatan, tambahan karyawan, tambahan kebutuhan listrik, Air dan csr) dana sosial
“Seandainya itu regulasi dari BKPM memungkinkan untuk tambahan investasi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah produksi, hasil produksinya itu apakah bisa dimasukkan dalam catatan transaksi investasi yang selama ini hanya dihitung dari pembelian tanah dan peralatan” tutupnya
