Gerakan Selamatkan Pertamina Serukan Nol Korupsi dalam Pengelolaan Energi Nasional. Para tokoh menyampaikan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan energi nasional yang dinilai telah merugikan negara
Jakarta, Indonesia jurnalis – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi menyatakan komitmennya untuk mengawal upaya penyelamatan PT Pertamina (Persero) dari segala bentuk praktik korupsi. Mereka menyerukan reformasi total dalam tata kelola perusahaan energi milik negara tersebut demi menjaga kedaulatan energi nasional.
Dalam resolusi bersama yang dibacakan di Jakarta, Kamis (20/3/2025) Hotel Sofyan Jl Supomo Jakarta Selatan, para tokoh menyampaikan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan energi nasional yang dinilai telah merugikan negara, menghambat kemandirian energi, dan merusak kepercayaan publik.
“Pertamina adalah aset strategis bangsa yang harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat berhak mendapatkan harga BBM yang wajar, layanan berkualitas, serta pengelolaan sumber daya energi yang adil dan berkelanjutan,” tegas mereka dalam pernyataan resmi.
Gerakan ini juga menekankan pentingnya reformasi total di tubuh Pertamina untuk memastikan perusahaan tersebut bersih dari korupsi dan menjadi contoh bagi BUMN lainnya. Selain itu, pengawasan ketat terhadap kebijakan dan keuangan Pertamina dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang merugikan kepentingan nasional.
Melalui resolusi bersama tersebut, Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi menyatakan dan menuntut beberapa poin penting, di antaranya:
1. Pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
2. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi di Pertamina dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Mendorong transparansi dalam kebijakan energi nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan.
