Hal yang sama terjadi di SMK Kristen Oinlasi, TTS. Di sekolah ini, jumlah siswa mencapai 800 orang. Guru hanya ada 46 orang dan semuanya berstatus honorer. Ada beberapa guru yang lulus P3K. Jika yang lulus P3K semuanya ditarik ke sekolah negeri, akan terjadi kekurangan guru yang cukup signifikan.
“Fakta-fakta ini yang mendorong saya meminta pemerintah agar yang lulus P3K, kembali ke sekolah swasta atau sekolah asalnya. Tidak hanya di NTT, tetapi untuk seluruh di republik ini,” tegas Abraham.
Anggota Komite I DPD RI ini mengapresiasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kegiatan dari MBKM adalah Kampus Mengajar, di mana mahasiswa selama tiga semester melakukan kegiatan belajar di luar kampus.
Dia berharap sekolah-sekolah yang kekurangan guru, bisa memanfaatkan tenaga mahasiswa tersebut untuk mengajar. Keuntungannya, universitas mendapat kesempatan melaksanakan kewajiban Kampus Mengajar, sementara mahasiswa menjalani learning by doing.
“Sekolah-sekolah yang kekurangan guru bisa terus menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Itu satu program yang bagus. Tetapi perlu kebijakan lain juga seperti guru lulus P3K tidak ditarik ke sekolah negeri tetapi kembali saja ke sekolah asalnya,” tutup Abraham.
