Tentu ini akan menjadi masalah besar kenapa seorang pejabat diangkat tanp seleksi begitu, ini kan sudah menyalahi aturan sehingga kita saya selaku ketua umum dewan pimpinan nasional pemuda adat Papua meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti aturan jangan mengangkat seorang pejabat tanpa mengikuti proses seleksi yang berlaku.
Sebab undang-undang seperti itu menunjukkan bahwa pejabat Papua harus orang asli Papua sesuai perintah presiden, bahwa penjabat Gubernur Papua itu harus orang asli Papua, berdasarkan keppres No. 148/TPA Tahun 2020 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Lebih lanjut Jan mengatakan, salah satu contoh bahwa kesalahan penunjukan Sekda Papua kemarin menjadi presiden buruk yang harus di benahi. Saat ini birokrasi Papua dalam keadaan rapuh, butuh orang cakap dan mempunyai kemampuan dan sudah tentu harus melalui proses lelang jabatan, sehingga benar – benar pejabat sekda Papua benar – benar mumpuni menjalankan roda administrasi pemerintahan dengan baik.
Beberapa catatan buruk, berpindahnya Kasda dari Bank Papua ke bank mandiri, kemudian di kembalikan ke bank Papua lagi . Ini sangat mengganggu. Ini catatan khusus buat KPK tolong telusuri lebih jauh, tegasnya
Kementerian Dalam Negeri wajib menunjuk siapa pejabat di Papua Dalam hal ini Pemerintah provinsi Papua yang benar-benar namanya dan jabatan sebagai pejabat Gubernur Papua, dan yang tidak terlibat dalam korupsi kolusi.
Dia juga tidak bermain politik praktis dan dia betul-betul atau Pamong yang benar-benar peduli dengan masyarakat Papua, karena itu begitu Jadi birokrasi dalam pemerintahan yang sangat baik sehingga dan dia juga punya satu catatan yang harus setia terhadap Pancasila dan undang-undang Dasar 45 dan NKRI, tutupnya
