Dengan data tersebut firli berharap agar DPRD kemudian melihat kembali RAPBD nya dan membandingkan nya dengan capaian indikator kesejahteraan provinsi kaltim. Dia juga meminta diskusi dengan eksekutif hingga mencapai kesepakatan.
“Tidak ada keamanan dan ketertiban yang terwujud jika tidak ada kesejahteraan,dan tidak ada kesejahteraan kalau ada ketimpangan” kata firli
Firli kemudian menjelaskan 7 klarifikasi korupsi dan mengingatkan titik rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif. Berdasarkan data kasus korupsi yang ditangani KPK modus yang paling banyak dilakukan adalah suap menyuap,gratifikasi dan juga pemerasan ketiganya terjadi dalam 4 tahan yaitu perencanaan pengesahan implementasi dan evaluasi,jadi maksud KPK hadir ke kaltim adalah salah satu upaya untuk pencegahan korupsi di daerah ini, pencegahan korupsi di daerah,tegas firli (BHM|KPK RI)
(Red) Rere
