KPK Tahan Wali Kota Semarang HGR dan Ketua Komisi D DPRD Jateng AB yang diduga terlibat dalam kasus korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa
Jakarta, Indonesia jurnalis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang periode 2023-2024, HGR, serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024, AB, yang juga merupakan suami dari HGR. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
Selain dugaan suap dalam PBJ, HGR dan AB juga diduga mengatur proyek di tingkat kecamatan Kota Semarang melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) serta melakukan pemotongan uang iuran pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.
Sebelumnya, KPK telah menahan dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni M, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, serta RUD, Direktur PT Deka Sari Perkasa.
Kasus ini bermula pada Juli 2022, ketika AB memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengusulkan anggaran pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar (SD) senilai Rp20 miliar ke dalam APBD-P. AB kemudian secara sepihak menunjuk PT DSP sebagai pemenang proyek tersebut. HGR, sebagai wali kota, menyetujui usulan tersebut.
Sebagai imbalan, AB diduga menerima suap sebesar Rp1,75 miliar atau 10% dari nilai proyek.
Pada November 2022, AB kembali meminta proyek dengan skema penunjukan langsung (PL) senilai Rp20 miliar di tingkat kecamatan dan meminta commitment fee sebesar Rp2 miliar. Permintaan tersebut disanggupi oleh seluruh camat di Kota Semarang, yang kemudian menyerahkan uangnya kepada AB pada Desember 2022.
M, selaku Ketua Gapensi Kota Semarang, juga meminta commitment fee sebesar 13% dari nilai proyek kepada seluruh anggota Gapensi. Seluruh pengaturan ini dilakukan dengan sepengetahuan HGR.
