Untuk itu LNM mendorong agar setiap kabupaten/kota menyiapkan lokasi PKL dengan posisi yang strategis. Hal ini perlu supaya antara pedagang dan pembeli bertemu dengan situasi yang nyaman dan tenang.
LaNyalla juga mengecam pemerintah daerah yang melakukan penertiban PKL, namun tidak memberi solusi tempat bagi mereka untuk berjualan.
“Penertiban seperti itu ironis dan tidak solutif. Seharusnya pemerintah itu mampu memberikan ruang dan tempat kepada semua kalangan. Hal ini juga menjadi salah satu indikator menghidupkan UMKM,” ujar dia.
Senator asal Jawa Timur itu meminta PKL mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak berjualan di lokasi sembarangan dan seharusnya menempati lahan sentra PKL yang disediakan.
“Kita mengerti bahwa PKL berjualan untuk kebutuhan ekonomi, namun kita juga harus sadar dan ikut serta menjaga ketertiban umum. Termasuk mewujudkan daerah kita yang rapi dan tertib,” tukasnya.
