Aloysius juga mendesak agar Presiden memerintahkan BPN Jawa Barat dan BPN Kabupaten Bogor untuk membatalkan semua perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Ia khawatir bahwa situasi ini dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat sekitar.
“Kami meminta agar Presiden memediasi pertemuan antara pemilik tanah dan PT Summarecon agar tercipta solusi yang adil bagi semua pihak,” pungkas Aloysius.
Kami menuntut beberapa poin penting, pertama BPN Harus proaktif untuk menyelesaikan masalah ini karena masyarakat mempunyai hak mempunyai sertifikat hak milik sejak tahun 1972 hak itu tidak bisa dihilangkan begitu saja selama 50 tahun satu ada jual beli dua ada sidang 3 ada putusan pengadilan yang membatalkan hak pertama tanpa itu tidak bisa ujar Aloysius
Yang kedua , kita minta karena ini adalah produk dari BPN BPN harus membatalkan sertifikat yang sudah terbitkan atas nama PT Summarecon harus membatalkan kalau BPN bisa membuat Sertifikat maka pimpinan BPN Bapak menteri Nusron Wahid yang ditunjuk oleh negara untuk membantu masyarakat menegakkan keadilan menegakkan kebenaran Untuk membatalkan produk PPN yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan itu harus,” ujarnya
Kemudian yang ketiga, kami minta BPN mencabut seluruh kepemilikan atas nama PT Kencana anak perusahaan PT Summarecon sampai masalah ini selesai, karena ini adalah hak rakyat Bagaimana sertifikat yang sudah diterbitkan 50 tahun untuk BPN telah mengeluarkan sertifikat untuk orang lain, dengan perjanjian baru dengan sertifikat induk tanpa bergantian rugi kepada pemilik tanah tersebut. Padahal sudah jelas sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah.” ujarnya
Aksi ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh lembaga negara yang seharusnya melindungi hak atas tanah rakyat. Warga berharap agar negara hadir dalam melindungi hak-hak mereka dan mengatasi praktik mafia tanah yang meresahkan.**
(Report Ls)
(Editor NK)
