Akibatnya, bisa saja korupsi berjamaah pejabat di daerah maupun di Pusat. Syukurlah Otsus jilid II UU No. 2 tahun 2021, perubahan UU Otsus telah dibuat peraturan pelaksana sebagai jawaban persoalan tata kelola dana otsus. Belum lagi kita bicara mekanisme pengawasan dan pengendalian penggunaan dana Otsus,” jelas Filep.
Dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan, Filep juga mempertanyakan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Papua itu selalu dapat opini WTP. Lima kali berturut-turut. Artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak ada masalah selama ini. Namun, bukan hanya soal benar tidaknya laporan secara tertulis, tapi BPK kan juga mengaudit anggaran serta realisasinya. Mengapa sampai tidak ditemukan kerugian negara selama sekian tahun ini?”, kata Doktor Lulusan Unhas ini.
Mantan anggota Pansus Papua ini berharap agar Negara lebih tegas terhadap setiap stakeholder yang turut andil membuat dana Otsus tidak berjalan secara maksimal.
“Kita harapkan negara juga evaluasi BPK dan institusi terkait lainnya. Kita semua tahu, oknum-oknum BPK ada yang bisa disogok. Ini semua penghambat. Kita berharap, Dana Otsus Jilid II ini berjalan lebih baik,” tutup senator Filep Wamafma.
