PT Tarumah Indah menang gugatan atas Madrais Cs, tegaskan kepemilikan sah tanah di Cakung berdasarkan putusan nomor 139 di Pengadilan Negeri, 128 di Pengadilan Tinggi, 144 kasasi tahun 2009, dan PK 672 tahun 2012
Jakarta, Indonesia jurnalis – PT Tarumah Indah menegaskan kemenangan hukumnya dalam sengketa tanah melawan Madrais Cs, terkait kepemilikan lahan di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur PT Tarumah Indah, Victor AMD Engel, dalam konferensi pers pada Minggu (1/6/2025) di kantor perusahaan yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara.
“Kami telah menang mutlak melawan Madrais Cs berdasarkan salinan putusan pengadilan No: 139/PDT.G/2004/PN.JKT Jo No: 128/PDT/2006/PT.DKI, Putusan No: 1444 K/PDT/2009 Jo No: 672 PK/PDT/2012, serta Penetapan Nomor: 51/6/2011/PT UN.JKT,” ujar Victor.
Berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang diterima PT Tarumah Indah, sebidang tanah bekas Hak Milik Adat C Nomor 454, Persil Nomor 10.S.II, yang terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo gadung, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 6.720 meter persegi, merupakan milik sah PT Tarumah Indah.
Victor menegaskan, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum apabila ada pihak lain yang mencoba melakukan tindakan administratif atas tanah tersebut, seperti pengukuran ulang, penerbitan PBB, atau sertifikat baru.
“Kami akan melaporkan sebagai tindak pidana sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Victor juga menyebut bahwa girik C.454 yang diklaim oleh pihak Madrais Cs diduga palsu. Ia menjelaskan bahwa pihak lawan telah kalah dalam seluruh proses hukum, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK).
“Mereka kalah dalam semua putusan: nomor 139 di Pengadilan Negeri, 128 di Pengadilan Tinggi, 144 kasasi tahun 2009, dan PK 672 tahun 2012. Bahkan saat mereka menggugat balik, gugatannya ditolak. Tapi mereka tetap memaksakan kehendak melalui cara-cara yang tidak sah,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan rekayasa hukum oleh oknum tertentu, termasuk beberapa pengacara, untuk memaksakan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut.
