“Keraton Kesultanan Bulungan akan menjadi pusat kebudayaan Bulungan dan akan menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya disini bagi generasi muda. Maka kami meminta dukungan dari Pak Fernando sebagai wakil kami di Pusat untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi”, ujar Agang yang juga pendiri Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini.
Menanggapi hal tersebut, Fernando Sinaga berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Bulungan.
“Saya mendapat info dari Pak Haji Agang soal pembangunan keraton kesultanan Bulungan ini menjadi domain Kementerian PUPR. Meskipun kementerian ini bukan mitra saya di Komite I DPD RI, saya akan komunikasikan dengan beberapa pejabat tinggi di Kementerian PUPR”, tegas Fernando.
Sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menegaskan dirinya bersama anggota DPD RI lainnya juga terus mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah “mangkrak” selama hampir 10 tahun ini.
“Payung hukum masyarakat hukum adat tidak cukup dengan Perda, harus ada UU. Kami terus komunikasi dan lobby dengan kamar sebelah DPR RI agar RUU ini segera disahkan sehingga ada kepastian hukum yang jelas soal pengaturan hukum adat”, ungkap Fernando.
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Agang Sindja menggelar pertemuan dengan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang pada Senin (24/7/2022) di Tanjung Selor.
Dalam pertemuan itu, Agang Sindja menuturkan, Gubernur Kaltara memberikan dukungan penuh terkait rencana revitalisasi Keratorn Kesultanan Bulungan.
“Dengan dukungan dari Pak Fernando dan Pak Gubernur Kaltara ini mudah–mudahan lancar dan terkabul, InshaAllah. Aamiin,”, ujar Agang.
