Menanggapi hal tersebut, Fernando Sinaga mengusulkan agar Desa Seludau menyiapkan program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD).
“Saya berharap Desa Seludau mempunyai akses legal mengelola kawasan hutannya melalui Perhutanan Sosial skema Hutan Desa. Silakan berkoordinasi dengan Pemkab Tana Tidung kemudian ajukan ke Kementerian LHK. Penuhi semua persyaratannya. Saya sebagai anggota DPD RI akan mengawal prosesnya di Jakarta”, tegas Fernando.
Fernando Sinaga menambahkan, dirinya sangat terbuka bisa bersinergi dengan desa – desa di Tana Tidung sebagaimana sebelumnya bersinergi dengan Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali dalam mengadvokasi pelepasan kawasan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung hingga akhirnya dapat melakukan peletakan batu pertama pada Senin (10/11/22) lalu.
Fernando Sinaga menambahkan, Desa Seludau dapat memulai mengembangkan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa sehingga langkah ini dapat diikuti oleh desa – desa lainnya yang ada di Tana Tidung.
“Pak Kades tadi sampaikan disini masih ada ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan ekonomi. Maka solusinya adalah melalui Perhutanan Sosial untuk memanfaatkan lahan, ada kesempatan usaha dan pemberdayaan SDM desa. Sehingga kemandirian ekonomi warga desa di Tana Tidung dapat terwujud”, timpal Fernando. (Red)
