Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.
“Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program,” ujar Rizal.
Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. “Maka sistem presidensil akan kuat,” kata dia.
Dalam Silaturahmi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.
“Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan,” kata LaNyalla.
Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.
“Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.
“Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial,” papar LaNyalla.(***) Silaturahmi Ketua DPD RI – Rizal Ramli Bahas Situasi Kebangsaan.(red)
*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id
