“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejagung. Ini bentuk nyata keberanian dalam melawan oknum elite yang mencoba mempermainkan hukum demi kepentingan bisnis,” tegasnya.
Disaat yang sama, Ketua LSM Pematank, Suadi Romli, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak Kejagung untuk tidak ragu menjerat pihak-pihak lain yang diduga turut menerima aliran dana haram.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir setengah jalan. Uang Rp70 miliar bukan jumlah kecil, dan publik berhak tahu siapa saja yang menerima dan terlibat,” pungkas Suadi Romli.
Aliansi Tiga LSM Lampung tersebut menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun, demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Sementara itu, saat dikonfirmasi via telepon, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, angkat bicara terkait pencekalan dua petinggi PT SGC oleh Kejagung RI. Pencekalan ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum atas dugaan kasus suap yang menyeret nama mantan jaksa, Zarof Ricar.
“Pada prinsipnya semua mengikuti keputusan pusat. Daerah hanya mengikuti keputusan pusat, karena kalau berbicara bisnis, investasi itu sesuai dengan regulasi yang ada,” ucap Gubernur.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tetap mendukung iklim investasi di daerah, namun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan menjunjung prinsip keadilan.
“Jadi usaha kita pada prinsipnya mendukung semua investasi di Lampung, tapi sesuai regulasi yang sehat. Tidak ada persoalan, tidak ada konflik, tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun negara,” imbuhnya.
(willy)
