Jakarta,INJ.Com
Ketua umum PSI Giring Ganesha menyebut bahwa masa depan Indonesia akan suram jika presidennya kelak merupakan orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi.
“Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja,” kata Giring.
Dia juga bicara bahwa pengganti Jokowi nanti jangan sampai merupakan sosok yang pernah terlibat dalam pusaran politik identitas dan jika terjadi demikian, maka PSI siap menjadi oposisi.
“Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang mempunyai rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada,” kata Giring.
“Bila kelak, amit-amit, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punyas rekam jejak politisasi agama menang Pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini,” kata Giring.
Ucapan ini ternyata membuat banyak orang kepanasan dan kebakaran jenggot. Bukan hanya kadrun yang ikut heboh, tapi juga beberapa pihak ikut bersuara seperti Wagub DKI, Gerindra, PKS, Demokrat, KNPI DKI dan juga orang-orang yang pernah dipecat dari jabatan di BUMN.
Hanya karena Giring menyebut Indonesia akan suram dipimpin pembohong pecatan Jokowi, banyak yang gerah dan tak tahan. Sungguh pedas memang, dan terkesan sangat frontal kalau kita bicara etika dalam berpolitik. Tapi ini kenyataan, kan? Sudah ada bukti orang yang dipecat, ternyata tidak bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan banyak pecatan yang saat ini makin lama makin ngawur ngomongnya.
Kalau yang protes adalah PKS dan Demokrat, kita tidak heran. Toh, mereka ini memang sudah biasa bersikap demikian. Soal Gerindra, partai ini sering bermain dua kaki, berstandar ganda dan tak menentu arahnya. Padahal partai ini sudah bergabung dengan pemerintah dan Prabowo diangkat menjadi Menhan.
Kader Partai Gerindra, M Taufik mempertanyakan kapasitas Giring yang berani mengklaim masa depan Indonesia bisa suram bila dipimpin oleh sosok yang pernah dipecat Presiden Jokowi.
