4 Distrik di Puncak Jaya Siap Boikot Pemerintahan Serta siap Kepung dan Duduki KPU-RI. Pada pemilihan kepala daerah kami di puncak jaya sesuai prosedural sistem noken, tidak ada perampasan logistik pemilu.
Jakarta , Indonesia jurnalis – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik.
Namun, rekapitulasi ulang ini tidak akan mencakup perolehan suara dari empat distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Keputusan ini diambil karena adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu yang terjadi di keempat distrik tersebut.
Menyikapi putusan itu, kepala suku dan kepala kampung di empat distrik tersebut membantah pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan ada sabotase dan perampasan logistik pemilu adalah bentuk pembohongan publik.
“Pada pemilihan kepala daerah kami di puncak jaya sesuai prosedural sistem noken, tidak ada perampasan logistik pemilu dan lebih aneh suara gubernur dianggap sah tapi kok suara pada pemilihan bupati di diskualifikasi ini tidak adil, kami akan lawan”, kata kepala kampung distrik Lumo (Irius Wanimbo) dalam keterangan rilis pers nya, jumat, (28/2). diJakarta.
Bawang Wanimbo tokoh adat dari distrik Gurage mengungkapkan bahwa mereka juga mengancam akan memboikot jalannya pemerintah di Kab.Puncak Jaya, sebab dianulir akibat hak konstitusional mereka dikebiri oleh MK.
“Jika suara kami sudah tidak dianggap dan dihitung lagi oleh KPU, maka kami juga melawan dan memboikot jalannya pemerintahan di kabupaten puncak jaya, karena kami juga punya hak yang sama dengan 22 distrik lainnya di puncak jaya”, Tegasnya.
Selain itu, salah satu tokoh adat dari distrik Tingginambut, Erimbo Unimbi menjelaskan saat ini sekiranya kurang dari 2.000 orang dari 4 distrik sudah berada di Jakarta dan mereka siap berjuang dan mengepung kantor KPU-RI, serta meminta rekapitulasi suara harus sesuai dengan amanat konstitusi yakni menjaga hak suara rakyat.
