SMIT: DARAH DI HALMAHERA ADALAH HASIL KEKERASAN STRUKTURAL DAN EKSPLOITASI KAPITAL, BUKAN KONFLIK AGAMA
JAKARTA, Indonesia Jurnalis – Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur (SMIT) menegaskan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, bukanlah sekadar bentrokan antarwarga, apalagi konflik agama. Peristiwa ini adalah manifestasi nyata dari kekerasan struktural yang lahir dari sistem ekonomi-politik yang timpang dan eksploitatif.
Ketua SMIT, Mesak Habary menyatakan bahwa narasi konflik agama yang berkembang saat ini justru menyesatkan dan menutupi akar persoalan yang sesungguhnya.
“Ini bukan konflik iman, ini konflik akibat ketimpangan. Ini adalah konsekuensi dari sistem yang membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian, sementara kekayaan alam terus dieksploitasi tanpa keadilan,” tegas Mesak.
SMIT menilai bahwa Halmahera, khususnya Halmahera Tengah merupakan contoh nyata dari paradoks kapitalisme ekstraktif: wilayah yang kaya sumber daya, namun masyarakatnya justru hidup dalam kerentanan. Ekspansi industri berbasis sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah struktur sosial masyarakat.
Menurut Mesak, Ruang hidup yang dulunya menjadi basis produksi rakyat, kebun, hutan, dan tanah adat berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga krisis keamanan yang berulang.
“Kapitalisme ekstraktif tidak hanya mengambil sumber daya, tapi juga menciptakan ketegangan sosial. Ketika ruang hidup dipersempit dan rasa aman tidak dijamin, konflik adalah keniscayaan,” ujar Mesak.
SMIT menyoroti bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di area kebun dan hutan dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk rasa tidak aman kolektif di tengah masyarakat. Namun, kondisi ini tidak pernah ditangani secara menyeluruh.
“Rasa tidak aman ini bukan kebetulan, ini adalah produk dari sistem yang gagal melindungi rakyat. Ketika negara tidak hadir secara utuh, maka yang muncul adalah ketakutan, kecurigaan, dan akhirnya konflik,” tegas Mesak.
Menurut SMIT, kematian warga yang menjadi pemicu konflik hanyalah titik ledak dari akumulasi ketegangan yang selama ini dibiarkan.
SMIT menilai bahwa penggunaan identitas agama dalam konflik ini merupakan bentuk dari apa yang dalam teori kiri disebut sebagai false consciousness atau kesadaran semu.
“Agama dijadikan alat untuk membungkus konflik agar terlihat sederhana. Padahal yang terjadi adalah kontradiksi kelas, antara rakyat yang hidup dalam ketidakpastian dengan sistem yang terus mengeksploitasi,” ujar Mesak.
Dalam pandangan SMIT, narasi konflik agama justru berfungsi mengalihkan perhatian dari persoalan utama: ketimpangan struktural dan ketidakadilan distribusi sumber daya.
SMIT juga menyoroti dinamika di Halmahera Utara terkait beredarnya pesan dari salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang memicu kegaduhan publik. Meski tidak menyimpulkan hubungan langsung, SMIT menilai bahwa dalam situasi sosial yang rapuh, narasi dari elit memiliki daya pengaruh yang besar.
