Pihak kampus dalam hal ini pimpinan PIP semestinya juga bertanggung jawab. Sebenarnya budaya kekerasan di lembaga pendidikan tidak tidak perlu dikembangkan, sebab yang perlu di isi dan diasah itu adalah otak, bukan otot.
Melihat peristiwa ini, apalah artinya sekolah buat anak didik atau siswa yang didaftarkan oleh pihak keluarganya kalau ternyata anak yang mereka sayangi harus meregang nyawa. Gak ada artinya itu, yang ada hanyalah kekecewaan, kekesalan dan penderitaan.
Orang niat bersekolah itu kan mau menuntut ilmu, biar pintar, biar cerdas, memiliki wawasanbdan budi pekerti yang baik, bukan untuk disiksa dan dianiaya dengan cara-cara kekerasan.
Sudah lah, terlalu banyak sudah korban penganiayaan seperti ini, kiranya kepada pihak-pihak terkait supaya dapat merubah sistem dan polarisasi dari model yang keras menjadi lebih lembut dan humanis (berprikemanusian), berkeadaban dan berkebudayaan.
Pendeknya yang harus di isi adalah otak bukan otot, sehingga memiliki kekuatan berpikir (intelektual) dan spritual (etika dan moral) yang baik, kalau pun ada semacam latihan otot atau fisik, tapi psikis yang paling utama, bukan fisik semata. Kalau mau mengandalkan kekuatan otot atau fisik ngapain orang masuk ke politeknik seperti PIP, bagus masuk aja fitnes atau kedunia militerlah sekalian.
Pokoknya budaya tendang-tendang atau pukul-pukul fisik sudah gak zaman lagi lah, lembaga pendidikan harus merubah mindset. Harus diputus mata rantainya itu, sehingga yang senior tidak lagi melakukan semacam ajang balas dendam terhadap juniornya.
Saya sangat setuju para pelaku penganiyaan tersebut dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menewaskan orang lain, sebab keadilan harus ditegakkan. Adapun nama kelima pelaku penganiyaan tersebut diantaranya; Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, Aris Riyanto, Andre Arsprilla Arief, Albert Jonathan Ompu Sungu dan Budi Darmawan.
Harapannya cukup peristiwa ini yang terakhir, kedepan jangan ada lagi Zidan-Zidan lain yang tewas dilembaga penyelenggara pendidikan oleh para seniornya, baik itu di lembaga pendidikan swasta ataupun dipemerintahan, tutup Epza Alumni Magister Hukum Kesehatan UNPAB Medan itu.(S Erfan Nurali)
