“Hal ini penting mengingat aspirasi yang kami dapatkan menunjukan bahwa rekrutmen Perangkat Pemerintah Desa di Kalimantan Utara masih menggunakan pendekatan kekeluargaan ketimbang kompetensi dan kapasitas”, tuturnya.
Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menambahkan, aspirasi ketiga adalah soal dana desa 2022.
Fernando mengungkapkan, sampai triwulan ketiga tahun 2022, realisasi Dana Desa di Kalimantan Utara telah mencapai 68,68 persen atau Rp. 267,9 miliar.
“Besar kemungkinan penyerapan Dana Desa di Kaltara pada tahun 2022 lalu akan sama seperti tahun 2021, yaitu Dana Desa di Kalimantan Utara terserap 100 persen”, ucap Fernando.
Namun demikian, Fernando menambahkan, ada satu catatan penting yang harus segera disikapi oleh Pemerintah Pusat, yaitu penurunan nominal Alokasi Afirmasi per desa agar desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Utara mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapatkan alokasi kinerja yang lebih besar.
“Begini, warga desa dan Pemerintahan Desa di Kaltara menganggap asumsi Pemerintah Pusat ini keliru dan terbalik. Di Provinsi Kalimantan Utara masih ada 140 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal.
Seharusnya nominal Alokasi Afirmasi dinaikan untuk142 desa tersebut sambil memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap 142 desa agar ada peningkatan kinerja Pemerintahan Desa sehingga alokasi kinerjanya juga meningkat”, tegas Fernando. (*)
