GMNI Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, GMNI : Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,“
Jakarta, Indonesia jurnalis – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan secara tegas menolak rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Dalam surat terbuka, Jumat (6/6/2025) melalui rilisnya yang ditujukan kepada Presiden RI, MPR, DPR, dan Kementerian Sosial, GMNI menilai pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia.
Dalam pernyataannya, GMNI menyatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Soeharto dan Pengkhianatan terhadap Pancasila
GMNI menyoroti sejumlah pelanggaran yang terjadi selama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, termasuk pembungkaman demokrasi, penculikan aktivis, pembantaian tanpa pengadilan pada peristiwa 1965–1966, serta eksploitasi terhadap buruh dan petani.
“Rezim Orde Baru di bawah Soeharto mencatatkan sejarah kelam pelanggaran HAM: pembungkaman demokrasi, penculikan aktivis (Tragedi 1998), pembantaian tanpa pengadilan (Peristiwa 1965–1966), serta eksploitasi buruh dan petani. Gelar pahlawan akan menguburkan keadilan bagi korban dan mengingkari sila ke-2 Pancasila,” tegas GMNI.
Mereka juga menilai bahwa selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun sistem ekonomi kapitalisme kroni yang ditopang oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kekayaan negara dikonsentrasikan pada segelintir elite, sementara rakyat terjebak dalam kemiskinan struktural—bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila,” tulis mereka.
Lebih jauh, GMNI menilai stabilitas nasional yang dibangun di masa Orde Baru bukan berdasarkan kesadaran demokratis, melainkan melalui represi dan penghilangan kebhinekaan.
Peringatan terhadap Amnesia Sejarah
Mengutip pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, GMNI mengingatkan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa yang merdeka, adil, dan berdaulat, bukan alat legitimasi kekuasaan.
“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan mengkhianati semangat tersebut, karena mengabsahkan otoritarianisme sebagai ‘jasa’ kepada bangsa, menghapus tanggung jawab sejarah atas kejahatan sistematis yang dilakukan rezimnya, dan mengorbankan generasi muda yang berhak mengetahui sejarah bangsa secara objektif,” tulis GMNI.
Tuntutan GMNI
