Selain itu, Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada Purnatugas Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana. Menurutnya, Widodo telah melaksanakan tugas-tugas di bidang keimigrasian dengan baik dan melahirkan kebijakan-kebijakan keimigrasian guna mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Widodo Ekatjahjana mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 30 Juni 2021 hingga 4 Januari 2023. Profesor di Bidang Hukum Tata Negara itu telah meluncurkan beberapa kebijakan keimigrasian selama masa tugasnya, di antaranya masa berlaku paspor paling lama 10 (sepuluh) tahun, Electronic Visa on Arrival (e-VOA) dan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa). Di masa tugasnya pula, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dalam sejarah keimigrasian, yakni Rp 4,6 Triliun hingga akhir Desember 2022.
“Pencapaian Ditjen Imigrasi sampai saat ini tidak terlepas dari dukungan baik dari internal maupun eksternal. Tidak berlebihan kiranya jika ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada pimpinan, kolega, staf, maupun mitra kerja. Semoga kerja sama ini tetap dapat terjalin,” tutup Widodo.
Acara pelantikan Direktur Jenderal Imigrasi dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga media.SIARAN PERS Nomor: SP/IMI/001/2023/01, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI mengkritisi ketiadaan sejumlah fasilitas layanan bagi warga asing di rumah detensi Kalideres, Jakarta Barat, selama proses penahanan menunggu jadwal pulang ke negara asal.
“Kami melakukan inspeksi pada saat libur Lebaran 2019 pukul 23.00 WIB. Ada beberapa temuan kami saat itu, salah satunya ketiadaan dokter jaga,” kata Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu RI Jakarta,
Saat itu kepemimpinan Ronny Franky Sompie dikritisi oleh Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI masukkan.
Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Pol (Purn) Ronny Franky Sompie, mengatakan kritik tersebut menjadi bahan masukan pihaknya dalam mengoptimalkan pelayanan publik di rumah detensi. Dikutip antara,( Selasa, 25 Juni 2019)
ini akan menjadi pekerjaan rumah dan tugas kepemimpinan yang baru Silmy Karim, agar lebih meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik.Jadi Dirjen Imigrasi, sesuai dengan tema ” Silmy Karim Akan Membawa Imigrasi Lebih Baik” segera terwujud (*)
